Rapat paripuna DPRD Pamekasan berlangsung hangat. Sejumlah fraksi menyoroti sektor pendidikan di kabupaten yang memiliki julukan Gerbang Salam ini.
Rapat paripuna DPRD Pamekasan berlangsung hangat. Sejumlah fraksi menyoroti sektor pendidikan di kabupaten yang memiliki julukan Gerbang Salam ini.

Banyak persoalan di Pamekasan yang disorot fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, menyoroti sektor pendidikan. 

Jubir Fraksi PKS Suryono menyampaikan bahwa dunia pendidikan akan berhasil jika ditopang oleh sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas. Sementara di Pamekasan masih banyak masalah pendidikan yang  perlu disempurnakan.

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan PKS adalah izin operasional. Banyak sekolah swasta yang masih ragu mengajukan surat permohonan perizinan operasional sekolah. Hal itu terjadi karena adanya Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/417/432.131/2016 tentang Penetapan Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian SMP Swasta dan Pelaksanaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

"Karena banyak masukan dan saran, maka kami Fraksi PKS meminta kepada bupati agar melakukan evaluasi dan mengkaji kembali moratorium tersebut," kata Suryono saat menyampaikan pemandangan umum di ruang sidang DPRD Pamekasan,  Kamis (31/10/2019) siang. Moratorium diminta dicabut sebagai upaya agar sekolah yang layak dan berkualitas bisa bersaing.

Selain itu, Fraksi PKS menyoroti kepala sekolah yang belum ada. Menurut catatan, di Pamekasan sekitar 70 sekolah belum ada kaseknya. Oleh sebab itu, PKS meminta kepada bupati agar mengambil langkah cepat dalam persoalan ini.
 

Fraksi PKS juga meminta untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini masih terbilang kurang. Sebab, masih banyak guru yang digaji tidak layak. "Temuan kami di lapangan, ada yang masih digaji Rp 150 ribu per bulan," ungkap Suryono.