Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto (berdiri) (BP2D Kota Malang for MalangTIMES).
Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto (berdiri) (BP2D Kota Malang for MalangTIMES).

Pemberian insentif bagi pemilik bangunan cagar budaya menjadi pembahasan khusus penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Cagar Budaya. Rencananya, aturan main pemberian insentif itu akan dimasukkan dalam Peraturan Wali Kota Malang.

Salah satu insentif yang dibahas selama ini adalah berupa keringanan pajak bumi bangunan (PBB) bagi pemilik bangunan Cagar Budaya (CB). Dengan tujuan, pemilik bangunan CB akan tetap mempertahankan bangunannya yang bernilai sejarah.

"Kami sudah siapkan skemanya seperti apa. Tapi kami masih harus bicarakan lebih jauh dengan OPD pengampun," kata Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto pada MalangTIMES, Rabu (30/10/2019).

Pria yang akrab disapa Sam Ade D'Kross itu menyampaikan, pemberian insentif bagi pemilik bangunan CB memang sangat mungkin dilakukan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang juga sudah ada aturan yang mengikat.

Namun berapa besaran keringanan yang diberikan, Ade menyebut jika hal itu masih perlu dirumuskan lebih jauh. Sehingga dia menunggu OPD pengampu bangunan cagar budaya untuk membicarakan hal tersebut. Karena sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui dimana titik dan berapa banyak wajib pajak (WP) yang memiliki bangunan CB.

"Kalau dalam aturan maksimal memberikan keringanan pajak 50 persen," terangnya.

Lebih jauh Ade menyampaikan, pemberian keringanan pajak sebelumnya sudah banyak diterapkan BP2S Kota Malang. Salah satu contohnya adalah peringkat insentif pajak bagi petani. Dengan tujuan, sawah tidak dialihfungsikan sebagai bangunan atau yang lainnya.

"Kalau dulu sudah pernah juga kami berikan keringanan pajak untuk petani. Supaya mereka tetap mempertahankan lahan dan tidak mengalihfungsikannya. Itu juga yang bisa dilakukan di bangunan cagar budaya sebenarnya, karena hampir sama," pungkasnya.