Eri Cahyadi ketika diperiksa di persidangan
Eri Cahyadi ketika diperiksa di persidangan

 Sidang lanjutan kasus Jalan Gubeng ambles  kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (28/10) siang. Kali ini pihak JPU(Jaksa Penuntut Umum) menghadirkan dua saksi dari pejabat Pemkot Surabaya. Yaitu, Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi dan Kepala Bidang Tata Bangunan Pemkot Surabaya Lasidi.

Eri Cahyadi hadir sebagai saksi kaitannya dengan posisi sebelumnya yaitu selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam kesaksiannya Eri menyampaikan hanya melakukan pengawasan bangunan dengan kecocokan IMB yang dikeluarkan. Di luar itu bukan kewenangannya melainkan tanggung jawab dari pihak bidang pekerja. "Kami hanya berwenang mengurusi perizinan," ujarnya.

Syarat yang diajukan oleh pemohon, jelas dia juga sudah lengkap. "Sudah lengkap semua, Amdalnya ada, dan juga sudah masuk ke aplikasi," ujar pria yang disebut santer maju dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang ini.

Eri menyatakan bahwa kesalahan perencanaan pembangunan pengembangan Rumah Sakit Siloam Surabaya, yang menyebabkan Jalan Raya Gubeng ambles pada 18 Desember 2018, bukan menjadi kewenangannya

Eri menjelaskan bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) proyek tersebut ditandatangani atas persetujuan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pemkot Surabaya.

“Orang-orang yang tergabung dalam TABG ini adalah para ahli profesional yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Surabaya. TABG menyetujui menerbitkan IMB setelah meneliti dokumen atau berkas-berkas perencanaan proyek seperti yang diajukan oleh pemohon,” jelas pria yang menjadi salah satu anak emas Wali Kota Risma ini.

Eri juga menyebut jika kawasan Jalan Gubeng merupakan wilayah yang digunakan untuk perdagangan jasa. Seperti mall, rumah sakit serta usaha lainnya.

Eri kembali ditanya terkait siapa yang membiayai perbaikan jalan yang longsor. Namun, ia mengaku tak mengetahuinya lantaran perbaikan jalan berhubungan dengan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN).

Sementara Lasidi memberikan kesaksian tentang pemrosesan IMB. Ia menyampaikan soal tupoksi yang dilakukannya. Dalam rapat Tim Ahli Gedung Bangunan (TAGB), ia mengaku tak ada pihak pemkot yang terkait, lantaran pihaknya hanya menerbitkan izin saja.

"Tim TAGB sendiri sudah mendapat SK dari pemkot. Jadi secara teknis bangunan harus direncanakan ahli dan tim ahli bangunan gedung. Kami hanya menerbitkan izin, hal itu bukan menjadi wewenang kami," jelas Lasidi.

Usai persidangan, JPU Rahmat Hari Basuki mengatakan izin bangunan yang diajukan secara online namanya tak sama dengan yang mengajukan. Namun, berkas itu asli dan ada.

"Ini kan repot, pengajuannya bukan atas nama yang mengajukan," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, setiap pembangunan gedung dengan tinggi 40 meter ke atas harus memiliki penilaian dari TAGB yang memiliki SK dari wali kota. Dalam izin pembangunan yang harus dilakukan verifikasi adalah orang yang mengajukan izin untuk memastikannya.

"Yang beredar kan tak berizin dan segala macam, ini memang izin sudah dikeluarkan. Cuma siapa yang mengajukan itu? apakah orang-orang tersebut? Ini yang harus diverifikasi," jelasnya.

Untuk diketahui, sidang selanjutnya akan kembali dilaksanakan pada Senin (4/11/2019) pekan depan dengan agenda tetap mendengarkan keterangan saksi.