Petahana dan kades terpilih Desa Gumirih Murai Ahmad.
Petahana dan kades terpilih Desa Gumirih Murai Ahmad.

Petahana dan kepala desa terpilih Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Ahmad Murai mengaku belum mengetahui persoalan yang dilaporkan LSM KPJ Merah Putih ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Dia pun enggan berkomentar banyak terkait persoalan ini. Meskipun demikian, dia siap menghadapi persoalan ini.

“Saya belum paham masalah itu. Malah baru dengar dari telepon ini. Saya sendiri tidak paham dengan apa yang dituduhkan. Saya juga belum ada konfirmasi dari pihak pelapor maupun pihak kejaksaan,” kata Murai Ahmad melalui sambungan telepon, Senin (28/10/19).

Dia menyebut, sebagai manusia biasa dan penyelenggara pemerintahan, dirinya tidak pernah luput dari kesalahan. Bahkan, kesalahan setiap penyelenggara negara itu selalu ada saja. Ada salah administrasi, ada juga salah macam-macam.

Mengenai pernyataan Yunus yang menyebut pihaknya diminta untuk mengembalikan uang senilai ratusan juta oleh Inspektorat Pemkab Banyuwangi, Murai Ahmad menyebut inspektorat itu ranahnya pembinaan. Di setiap desa pasti ada temuan, jadi manusiawi dan wajar.

“Kalau yang menyelesaikan administrasi, itu kan sekretaris dan bendahara. Kami juga cuti. Jadi, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya belum diklarifikasi. Jadi, takut salah,” katanya.

Dia pun mengaku masih belum akan mengambil langkah apa pun terkait hal ini. Dia menegaskan siap atau tidak siap apa pun yang terjadi akan dihadapi. “Sebagai masyarakat Indonesia harus taat hukum. Setiap masalah harus diselesaikan. Kalau kita mau komentar banyak, saya kira belum patut karena saya sendiri belum ada konfirmasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui Murai Ahmad dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi Senin (28/10/19) pagi. Pelapornya adalah Ketua LSM Komunitas Pejuang Jalanan (KPJ) Merah Putih Yunus Wahyudi. Murai  dilaporkan atas dugaan melakukan penyelewengan dana  desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan dana hibah KONI dengan dugaan  kerugian negara senilai ratusan juta rupiah.

Yunus Wahyudi menyebut dirinya mewakili lima LSM lainnya melaporkan  Murai. Dalam laporannya, Yunus menyatakan dugaan penyelewengan ini terjadi selama kurun waktu 2016 hingga 2018.