Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



Setidaknya ada sekitar 30 rancangan peraturan daerah (ranperda) Kota Malang yang kini menanti untuk segera dibahas. Seluruhnya merupakan ranperda usulan dari Pemerintah Kota Malang yang sebelumnya sempat tertunda dibahas.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menyampaikan, sederet ranperda itu sebelumnya sudah diusulkan sejak beberapa tahun terakhir. Namun lantaran terjadi sederet kemacetan, pembahasan akhirnya molor. Padahal, ranperda tersebut masuk kategori mendesak untuk dibahas.

"Dan ketika rancangan sudah masuk dalam pembentukan peraturan daerah (pamperda), tidak boleh ditarik keluar," katanya kepada wartawan, Senin (28/10/2019).

Harvard menyebut, dewan telah melakukan konsultasi ke Provinsi Jawa Timur terkait rencana perancangan ranperda tersebut pada 2020 mendatang. Pihak provinsi pun memberi keleluasaan dan kesempatan agar ranperda yang sempat tertunda itu dapat segera diselesaikan.

"Dalam aturan, kalau dihitung! sebenarnya bisa hanya menyelesaikan sekitar 18 ranperda. Tapi jika tidak selesai, akan kami evaluasi," ujar dia.  

Dengan kondisi itu,  secara otomatis legislatif sepanjang 2020 tidak dapat mengeluarkan ranperda inisiatif. Pasalnya, DPRD dalam kondisi konsentrasi untuk menyelesaikan semua ranperda yang tertunda dan harus segera dituntaskan.

"Bukannya kami malas. Karena ketika kami memaksakan mengajukan ranperda inisiatif dewan, maka akan menambah daftar tunggu dan ranperda yang sudah disiapkan akan molor lagi," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh Harvard menyampaikan bahwa saat ini ada tiga ranperda yang dikebut agar segera diselesaikan. Ketiganya adalah ranperda minol (minuman alkohol), ranperda barang milik daerah, dan ranperda Tugu Aneka Usaha (Tunas). 

 


End of content

No more pages to load