Eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan terkait data sampel pangan yang 95 persen salah dan merupakan data mafia (Ist)
Eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan terkait data sampel pangan yang 95 persen salah dan merupakan data mafia (Ist)

Persoalan pangan, khususnya terkait produksi beras yang dihasilkan dari hamparan sawah di Indonesia, ternyata selama ini memakai data mafia. Baik secara luasan sawah dan tentunya pada produksi dan subsidi bagi petani.

Bahkan, data yang selama ini kita genggam sebagai kebenaran di sektor pertanian, khususnya sawah, ternyata juga tingkat kesalahannya mencapai 92%.

Ngeri dan tentunya membuat masyarakat semakin bertanya dan mengambil berbagai kesimpulan. Bahwa, persoalan kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan sawah seperti yang terjadi di Kabupaten Malang dan daerah lain, memang ada mafia di belakangnya.

Pernyataan itu pun keluar dari eks orang nomor satu di Kementerian Pertanian, yaitu Amran Sulaiman. Dimana, Menteri Pertanian 2014-2019 ini secara tegas menyampaikan data lahan sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat. Ia juga menuding skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam meramal luas panen merupakan data mafia. 

"Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya," ucap Amran saat serah terima jabatan di Kementerian Pertanian, Jakarta, seperti dikutip oleh katadata.co.id.

Tak hanya itu, Amran melanjutkan, dengan sampel salah sampai 92 persen itu, data tersebut tetap dipakai dan disahkan oleh berbagai lembaga terkait. Seperti BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

"Ini harus diperbaiki,” ujarnya yang juga menegaskan dengan data mafia dan salah itu akan berakibat juga pada  penurunan anggaran subsidi pupuk. 

"8 juta petani berpotensi tak mendapat subsidi pada tahun depan dan berimbas menurunnya produksi pertanian. Karena itu, saya surati Menteri Keuangan," tegas Amran.

Pernyataan Amran tentunya menyentak masyarakat serta semakin menguatkan asumsi, bahwa data-data yang diolah oleh berbagai lembaga negara itu memang tak pernah valid.
Tak terkecuali terkait luasan sawah yang mengakibatkan berbagai praktik mencemaskan seperti alih fungsi lahan pertanian. Maupun terkait ketahanan dan kemandirian pangan yang menjadi program strategis pemerintah Jokowi.

Amran memberikan contoh terkait data mafia yang disampaikannya. Yakni, yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dimana, di Kabupaten itu terdapat sawah seluas 9.700 hektare, namun citra satelit tidak menangkap adanya lahan sawah.

Tak hanya itu, Amran juga mengklaim persoalan data yang salah itu yang juga membuat sekitar 130 gubernur dan bupati memprotes kesalahan tersebut.

"Ini tentunya sangat berbahaya bagi pertanian. Dimana produksi bisa turun dan petani juga tak dapat menikmati subsidi pupuk," pungkasnya.