Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi (kiri) saat mengunjungi salah satu siswa yang dirawat dan bukan positif difteri (Istimewa).

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi (kiri) saat mengunjungi salah satu siswa yang dirawat dan bukan positif difteri (Istimewa).



Kota Malang dalam beberapa hari terakhir digegerkan dengan banyaknya siswa yang disebut positif carrier atau pembawa virus difteri. Hal itu diketahui setelah ratusan siswa dan guru di MIN 1 Malang dan SMA Negeri 7 Malang melakukan SWAB. Hasilnya mereka semua positif carrier.

Kondisi itu mendapat respons dari berbagai pihak. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi beserta anggotanya pun langsung melakukan kunjungan ke MIN 1 Malang untuk mengetahui detail sebenarnya.

Dari hasil kunjungan, politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, pihak sekolah MIN 1 Malang pertama kali mengetahui kondisi tersebut pada 20 September 2019 lalu. Saat itu diketahui salah satu siswa tengah dirawat di salah satu rumah sakit. Ketika dilakukan SWAB siswa yang bersangkutan tidak positif difteri, hanya memiliki gejala yang mirip dengan difteri.

"Selanjutnya sekolah lakukan pertemuan dengan wali murid, kemudian sepakat dilakukan SWAB," katanya pada MalangTIMES, Kamis (24/10/2019).

Lantaran proses SWAB tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak, menurutnya siswa dan guru beserta staff MIN 1 Malang melakukan SWAB secara bergantian. Sehingga memakan waktu yang sangat lama.

"Jadi diketahui awal dari kelas lima, lalu dicek juga ke kelas dua dan lainnya. Kemudian memunculkan kesepakatan untuk sekolah diliburkan dan siswa belajar mandiri di rumah. Tapi katanya tetap ada kontrol dari sekolah," jelasnya.

Kondisi yang juga terjadi di SMA Negeri 7 Malang itu pun ia harapkan untuk segera mendapat penanganan serius dari Pemerintah Kota Malang. Salah satunya adalah upaya untuk melokalisir wabah. Sehingga tidak menyebar lebih luas lagi.

"Kami juga harapkan agar SWAB dilaksanakan menyeluruh di sekolah yang positif carrier difteri. Jangan ada kendala masalah biaya tentang SWAB ini," imbuhnya.

Dia pun mendorong pemerintah memberi anggaran khusus dalam penanganan tersebut. Sehingga tidak ada alasan biaya untuk masyarakat yang tak bisa melakukan SWAB.

"Kalau perlu masyarakat juga dilibatkan untuk menggali koin jika ada yang susah dana saat melakukan SWAB. Prinsipnya masyarakat harus sehat dan terus gotong royong," pungkansya.

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load