Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, terus berupaya untuk mendongkrak dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Pada 2019, pajak daerah Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 500 miliar lebih. Namun di sisi lain BP2D juga memberikan keringanan ataupun potongan terhadap Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu.

Mengenai hal itu, kendati target pajak terus digenjot, namun pemberian diskon atau potongan terhadap WP tertentu tetap dilakukan oleh BP2D Kota Malang dan tidak terdapat pembatasan maupun pemberian kuota.

" Kalau untuk permohonan keringanan kan sudah ada SOP nya, sudah ada di Undang-Undang  (UU) ataupun di Peraturan Daerah (Perda). Kita tak bisa mengurangi atau menambah kuota, tergantung pemohonnya yang penting memenuhi kriteria," paparnya

Namun untuk pengurangan terhadap WP tersebut, juga tak serta merta diberikan. Proses seleksi aspek kelayakan maupun pertimbangan parameter kondisi sosial, ekonomi serta WP harus benar-benar memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalm regulasi.

WP yang berhak mengajukan pengurangan atau keringanan pajak, diantarnya seperti veteran atau pejuang, pensiunan PNS, BUMD dan BUMN,  masyarakat berpenghasilan rendah, WP yang NJOP nya meningkat akibat perubahan lingkungan serta WP Badan.

Dan mengenai hal itu, seperti yang disampaikan oleh Kepala BP2D, jika hal itu memang telah diatur dalam aturan baku perundang-undangan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah serta Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2013.

Bahkan, termasuk para petani yang memiliki lahan sawah, juga bisa mendapatkan potongan pembayaran pajak sebesar 50 persen setelah mengikuti SOP, dimana salah satunya meminta rekomendasi dari Dinas Pertanian.

Selain itu, mereka pemilik bangunan yang memang bangunannya masuk dalam kategori cagar budaya, bisa mengajukan permohonan keringanan untuk pajak. Dan untuk itu, kembali lagi terdapat SOP yang harus dipenuhi.