Wali Kota Malang Sutiaji (paling kiri), Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudi G. Bastari (tengah), dan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (kanan). (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (paling kiri), Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudi G. Bastari (tengah), dan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (kanan). (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menungkapkan bahwa potensi pendapatan atau penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih rendah.

Hal itu dibenarkan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto ditemui beberapa waktu lalu di kawasan Pasar Blimbing dalam giat kerja bakti bersama Forkopimda Kota Malang.

Ade menjelaskan,  rendahnya potensi pajak dari BPHTB karena memang bisa saja ketika masyarakat melakukan jual beli tanah, mereka  tidak langsung melakukan balik nama. Sehingga di situ, pihak BP2D tak bisa melakukan intervensi untuk kepengurusan sertifikat balik nama.

"Pajak BPHTB ini sifatnya pasif, tak bisa dijemput bola. Letugas pajak bisa memungut kalau ada transaksi. Artinya, kalau iklim investasi dan jual beli tanah atau properti bagus, maka pendapatannya bisa besar," ungkapnya.

"Karena BPHTP itu salah satu syarat untuk sertifikat. Tapi kalau tidak balik-balik nama atau ngurus sertifikat, ya tidak bisa dipaksa," tambah Ade.

Selain itu, penyebab laim adalah adanya program presiden pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Menurut edaran menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), sertifikat tanah terlebih dulu bisa keluar dengan stempel pajak terutang.

"Nah itu membuat banyak yang lepas. Salah satu faktornya itu. Tapi yang utama ya karena memang bersifat pasif. Meskipun dengan segala inovasi ataupun penindakan, kan tidak mungkin merazia orang untuk jual beli tanah supaya yang beli bayar pajak," pungkas Ade.