Foto Dokumentasi MalangTIMES

Foto Dokumentasi MalangTIMES



DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Cagar Budaya. Sebab, saat ini semakin banyak bangunan bernilai cagar budaya yang mulai berupa wujud.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, pihaknya mendorong agar Perwal Cagar Budaya segera dikeluarkan. Sehingga, aturan yang diterapkan lebih jelas lagi dan kembali memperkuat Perda Cagar Budaya yang baru saja disahkan.

"Itu perda yang baru saja disahkan. Maka kami dorong agar pemerintah segera mengeluarkan perwal," katanya kepada MalangTIMES, Kamis (17/10/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, perwal harus dibuat untuk memperkuat perda yang telah dibuat. Terutama untuk mengatur sanksi dan kewenangan penindakan terhadap pelanggar aturan yang belum tertera di dalam perda.

Sementara berkaitan dengan revisi Perda Cagar Budaya, Made menyampaikan  saat ini pihaknya sedang mempelajari lebih jauh perda tersebut. Selanjutnya akan dilakukan kajian apakah Perda Nomor 1 Tahun 2018 tersebut perlu ada perombakan atau tidak.

"Akan dipelajari dan dimatangkan. Karena perda yang ada itu kebanyakan memang tak bisa melenceng dari aturan yang lebih tinggi," imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan,  Bagian Hukum Pemkot Malang saat ini tengah membahas lebih detail terkait rencana pembuatan lerwal tersebut. Dia menjelaskan jika penerbitan perwal menjadi salah satu pilihan yang tengah dipertimbangkan. "Saat ini hal itu masih menjadi pembahasan," terang Sutiaji.

Sementara itu, salah satu pasal yang kini banyak disorot publik adalah berkaitan dengan pemberian sanksi kepada para pelanggar Perda Cagar Budaya. Di dalamnya hanya terdapat satu pasal saja yang berkaitan dengan sanksi.

Dalam Pasal 88 Ayat 2 mengenai sanksi administratif dijelaskan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar perda hanya berupa sanksi administrasi. Di antaranya teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin pembangunan atau hak kepemilikan. 

 


End of content

No more pages to load