Suasana rakor tim Pansus Ranperda Minol bersama satpol PP, kepolisian, Bea Cukai, dan perizinan di ruang rapat internal DPRD Kota Malang, Selasa (15/10). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Suasana rakor tim Pansus Ranperda Minol bersama satpol PP, kepolisian, Bea Cukai, dan perizinan di ruang rapat internal DPRD Kota Malang, Selasa (15/10). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yang ingin merevisi Peraturan Daerah (Perda) Minuman Beralkohol (Minol) dengan menambah hukuman pidana, agaknya harus gigit jari. Pasalnya, hal itu masih terganjal adanya aturan pemerintah pusat yang memberikan izin peredaran minuman tersebut.

Pembahasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Minol yang dilakukan oleh tim Pansus Perda Minol DPRD Kota Malang, satpol PP, kepolisian, Bea Cukai, dan Perizinan di ruang rapat internal DPRD Kota Malang, Selasa (15/10).

Ketua Pansus Ranperda Minol Rokhmad mengatakan, perda minol memang perlu dilakukan perubahan mengingat peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Perda Kota Malang No 5 Tahun 2006 dinilai sudah kedaluwarsa.

Perda tersebut dianggap kalah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan 20/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Karena peraturan menteri perdagangan itu sudah mengatur lengkap. Sehingga perda ini perlu kami bahas dan di-goal-kan bersama dengan itu, baik dari datpol PP, Bea cukai, kepolisian dan perizinan. Apalagi beberapa waktu lalu ada kejadian yang menewaskan warga Kota Malang," ujarnya.

Sayangnya, keinginan Pemkot Malang untuk memasukkan unsur tindakan pidana dalam perda minol tersebut belum bisa terealisasikan. Politisi PKS ini menjelaskan, perda yang dimiliki saat ini harus menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi.

Karena itu, anperda minol tersebut nantinya masih tetap membahas terkait tindak pidana ringan (tipiring). Hasilnya, jika sebelumnya kasus hukuman pelanggaran minol selama 3 bulan, akan meningkat menjadi 6 bulan. Sedangkan dendanya tetap di angka Rp 50 juta.

"Memang Pak Wali (Wali Kota Malang Sutiaji) sering sekali menyampaikan bagaimana agar tindak pidana dimasukkan. Tapi ini perda dan tidak bisa. Sehingga kami juga mohon kesadaran warga dan para pengusaha," imbuh Rokhmad.

Lebih lanjut,  aturan pelarangan peredaran minol juga tidak bisa dilakukan. Rokhmad menyatakan, hal itu terganjal aturan pemerintah pusat yang memperbolehkan penyediaan minol di beberapa tempat seperti hotel berbintang dan area wisata.

Pihaknya, saat ini lebih menekankan pada tugas satpol PP dalam proses penegakan dan pengawasan minol di Kota Malang. Sehingga peredaran minol di masyarakat bisa dibatasi dan sesuai dengan perizinan yang telah dilakukan para pengusaha.

"Dengan perda ini, kami akan batasi pengadaannya dan batasi peredarannya. Tidak sembarangan warga bisa memproduksinya. Kami tidak mau lagi kecolongan. Ke depan, kami juga akan konsultasi dengan para tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat," pungkasnya.


End of content

No more pages to load