Terdakwa korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan
Terdakwa korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan

Persidangan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan dengan terdakwa Lilik Wijayati mengarah pada permufakatan jahat menggarong uang rakyat. Pada setiap pencairan anggaran kegiatan Dispora selama tahun 2017 dilakukan pemotongan sebesar 10 persen.

Besaran anggaran yang dipotong langsung oleh bendahara Dispora Kabupaten Pasuruan bervariasi, dari sekitar Rp 1 juta hingga 12 juta. Sementara anggaran yang diperuntukkan honorarium dan transport tidak dilakukan pemotongan.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dipimpin Ketua Majelis Hisbullah Idris, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Ahmad Muzaki dan Trian Yuli Diarsa, menyebut adanya pemotongan anggaran pada setiap kegiatan. Selain itu juga adanya dugaan mark up anggaran yang pada akhirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Setiap kegiatan dilakukan pemotongan 10 persen dengan besaran yang berbeda-beda. Sehingga terjadi selisih keuangan sebesar Rp 918 juta,” kata Ahmad Muzaki seusai persidangan.

Total selisih antara realisasi belanja (SPJ) dengan belanja riil dengan sistem pencairan UP/GU/TU sebesar Rp 154.163.513. Total selisih antara realisasi belanja (SPJ) dengan belanja riil dengan sistem pencairan langsung (LS/Kontraktual) mencapai Rp 764.663.726. Sehingga total keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp 918.827.239.

Menurut Lilik, pemotongan itu dilakukan langsung oleh bendahara Dispora. Ia sebagai Kepala Bidang (Kabid) Olahraga hanya berperan memverifikasi pencairan anggaran tersebut.

“Saya tidak memegang uang kegiatan tersebut. Pemotongan dilakukan bendahara atas perintah pimpinan, kepala dinas,” kata Lilik.

Sementara itu, Elisa Andarwati mengaku keberatan atas dakwaan JPU tersebut. Menurutnya, dugaan korupsi tersebut tidak tepat jika ditujukan pada Lilik seorang diri. Apalagi kliennya tidak mengelola anggaran kegiatan Dispora.

“Kami akan mengajukan eksepsi  keberatan atas dakwaan tersebut. Klien kami bukanlah penanggung jawab pengelolaan anggaran di Dispora,” kata Elisa.