Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati saat diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati saat diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tak jadi dipanggil oleh Komisi D DPRD Kabupaten Jombang. Pemanggilan itu direncanakan untuk membahas persoalan program kain seragam sekolah gratis yang dinilai amburadul oleh para wakil rakyat itu.

Rencana pemanggilan Disdikbud selaku instansi yang bertanggung jawab atas program unggulan Bupati Jombang itu, tak kunjung terealisasi. Pemanggilan terhadap Disdkibud sudah disuarkan setelah pelantikan alat kelengkapan dewan pada beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati menuturkan, pihaknya kemarin sudah mengagendakan untuk melakukan hearing dengan Disdikbud Jombang. Namun, terkendala karena ada pergantian Kepala Disdikbud. 

"Kita jadwalkan kembali kalau tidak hari Jumat (18/10) atau Senin (21/10) depan," ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (14/10).

Politisi PKB ini juga akan mendesak Disdikbud agar memberikan teguran kepada pihak rekanan. Sehingga, seragam yang masih belum dikirim oleh pihak rekanan segera dikirim.

"Nanti itu juga akan kami tanyakan pada saat hearing, kendala-kendala yang membuat molornya pembagian. Sehingga ini akan menjadi bahan evaluasi kedepan, apabila program ini tetap berlanjut," cakapnya.

Masih menurut penjelasan Erna, banyaknya anggaran yang bersumber dari APBD untuk kain seragam gratis yang bermasalah ini, menjadi evaluasi tersendiri bagi wakil rakyat. 

Tak sedikit dewan di DPRD Jombang yang menyayangkan adanya persoalan pada kain seragam gratis program Bupati Jombang itu. "Ya sangat disayangkan sekali ini sudah memasuki pertengahan semester, tapi pembagian kain seragam tak kunjung tuntas," kata Erna.

Sementara, dikatakan Erna, realisasi kain seragam sekolah gratis ini dinilai mubazir. Lantaran, sudah banyak wali murid yang memilih untuk beli sendiri, mengingat jadwal akademik sudah masuk tengah semester.

Kendati begitu, Erna belum bisa memastikan apakah di tahun anggaran berikutnya atau APBD 2020, program Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah-Sumrambah ini tetap dijalankan. 

"Ini saya juga belum tahu, karena RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) masih belum tahu," pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load