Foto Muhlis/ Ketua DPRD H. Ahmad Dafir dan ketua komisi 1, Tohari/Muhlis
Foto Muhlis/ Ketua DPRD H. Ahmad Dafir dan ketua komisi 1, Tohari/Muhlis

Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin dinilai lemah dalam melakukan loby dan komunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga salah satu dampak dari lemahnya komunikasi ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2020 turun.

Ketua komisi I DPRD Bondowoso, Tohari menjelaskan bahwa seharusnya, asumsi APBD tahun 2020 naik. Namun faktanya, dana alokasi khusus (DAK), dana perimbangan khusus yang dibagi pajak turun. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak mendapatkan suntikan bantuan keuangan (BK) dari Propinsi Jawa Timur.

"Padahal, tahun 2020 masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ini jelas menunjukkan Bupati lemah dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya.

Tohari melanjutkan bahwa  dana perimbangan terlihat turun drastis hingga mencapai Rp 30 miliar.

"Terutama dibagi hasil pajak. Padahal seharusnya tiap tahun trendnya harus naik, karena komponen diantaranya pajak kendaraan. Tidak ada ceritanya kendaraan tidak bertambah. Tapi kenapa kok turun, dan turunnya tak tanggung-tanggung hingga Rp 18 miliar,” sambungnya.

Jika dibandingkan tahun 2019 sungguh sangat jumplang. Pada tahun ini dana DAK turun sangat drastis hingga Rp 27 miliar.

“Kita DAK trendnya harus naik, kok malah turun. DAU (Dana Alokasi Umum) nampaknya memang naik. Tapi naiknya tidak signifikan,” jelasnya, Senin (14/10/2019).

Tohari juga menjelaskan soal dana BL Provinsi, sebab hingga hari ini belum ada asumsi. "Itu berarti belum ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi.

“Makanya kita tidak ingin ada dana yang dianggarkan untuk sesuatu yang tidak penting. Karena APBD di 2020 kita bukan naik, malah tambah turun,” tegasnya.

Dijelaskan juga bahwa PAD memang naik, tapi tidak signifikan. Meskipun APBD Bondowoso lebih dari 2 triliun, tapi secara keseluruhan hanya Rp 200 miliar sekian yang berasal dari PAD.

“Selebihnya adalah dana pusat. Meski ada potensi daerah, tidak dipungkiri kita masih butuh dana dari pusat dan provinsi. Dari pusat dikurangi, dari provinsi sekarang malah belum ada,” kata Tohari.

Maka dari itu pihaknya berharap, seluruh fraksi di Komisi, betul-betul mencermati draft yang dikirim eksekutif. “Ini harus detail, jadi diskusinya detail. Sehingga tidak ada serupiah pun dianggarkan ke hal-hal yang tidak urgen,” tegasnya.

Sebagaimana disampaikan bupati Salwa Arifin, dalam Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bondowoso, Terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2020, bahwa secara keseluruhan belanja daerah Tahun 2020 mencapai Rp 2.131.403.991.281,81