Wakil Bupati Jember saat memberikan sambutan tentang pentingnya KIA kepada orang tua penerima (foto : Ayunk / JatimTIMES)
Wakil Bupati Jember saat memberikan sambutan tentang pentingnya KIA kepada orang tua penerima (foto : Ayunk / JatimTIMES)

Tidak hanya membagikan bantuan Beras Sejahtera Rakyat Daerah (Rastrada) pada Senin (14/10/2019) di Yayasan Pondok Raden Rahmad Umbulsari, Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief juga menyalurkan Ratusan Kartu Identitas Anak (KIA), hal ini sebagai wujud Pemkab Jember dalam memenuhi hak-hak sipil anak.

“Pendistribusian KIA ini salah satu upaya Pemkab Jember dalam pemenuhan hak sipil anak, dimana salah satu persyaratannya adalah, hari ini ada 360 KIA yang kita bagikan kepada anak-anak di dua kecamatan, yakni Bangsalsari dan Umbulsari,” ujar Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muwit Arief usa menyerahkan bantuan Rastrada dilanjutkan penyerahan KIA kepada orang tua penerima.

Untuk keseluruhan penerima KIA di Kabupaten Jember yakni sebanyak 4.518 anak berasal dari 214 lembaga, berdasarkan data kepemilikan Akta Kelahiran semester satu di Kabupaten Jember, jumlah penduduk di Kabupaten Jember tercatat 2.551.698, dimana 455.950 adalah kategori anak-anak yang wajib memiliki KIA.

“Dari data kependudukan, jumlah penduduk di Jember saat ini mencapai 2,5 juta, dimana 450 ribu lebih diantaranya anak-anak, atau 20 persen dari jumlah penduduk di Jember, dari jumlah anak tersebut, yang sudah memiliki KIA baru 164 ribuan, sehingga Pemkab harus bisa mengatasinya,” ujar wabup.

Wabup menambahkan, KIA bagi anak sangat dibutuhkan dan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, karena akan menyangkut pemenuhan kebutuhan anak seperti pendidikan, akses kesehatan dan perlindungan.

Selain itu, dengan tercatatnya anak yang telah memiliki KIA juga berfungsi untuk monitoring tindakan rehabilitasi pasca tindakan kekerasan dan pemantauan tindakan dan pencegahan dampak jangka panjang tindak kekerasan.

“Mereka yang berhak untuk mendapatkan KIA adalah anak usia di bawah 17 tahun dan berlaku hingga mereka berhak untuk mencatatkan dirinya dengan KTP atau usia 17 tahun,” pungkasnya.

Wakil bupati berharap seluruh elemen masyarakat, baik orang tua ataupun lembaga-lembaga pendidikan turut aktif untuk pengurusan KIA ini, mengingat pentingnya fungsi KIA dan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. (*)