Bukan hanya nama pejabat yang akan ramai sampai akhir tahun 2019 ini. Tapi, dimungkinkan ada dua nama dari lapisan masyarakat yang juga nanti bisa menyita perhatian khalayak ramai. 

Bahkan, dua nama ini bisa saja menjadi contoh bagi masyarakat saat berhadapan dengan para raksasa ekonomi. Pengusaha  yang menguasai kapital dan kuasa dalam menentukan berbagai kebutuhan orang banyak saat ini.

Dua nama itu adalah Boy Rajamalum Purba dan Muhamad Soleman. Siapakah mereka? Mereka adalah seperti kebanyak kita, masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam memenuhi kebutuhannya terkait alat transportasi roda dua.

Dua nama yang juga dimungkinkan akan menjadi "pahlawan" bagi masyarakat kebanyakan di republik ini dalam persoalan pembelian motor skutik yang kini menjadi raja di berbagai jalanan.
Pasalnya, kedua nama inilah yang akan menjadi jembatan suka cita konsumen motor skutik  yang tentunya didominasi masyarakat menengah ke bawah. Yakni melalui gugatannya kepada dua pabrikasi motor skutik dunia, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

Gugatan terkait kerugian setiap konsumen di Indonesia atas perilaku kartel kedua perusahaan motor itu. Dimana, setiap konsumen mengalami kerugian sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per motor yang dibelinya.

Gugatan itu didaftarkan pada awal September 2019 lalu. Dimana, kedua nama itu mengajukan gugatan perdata melalui ganti rugi senilai Rp 57,5 miliar kepada seluruh konsumen yang telah membeli motor skutik dari dua pabrikasi dunia  di tahun 2014 lalu.
Tahun di mana PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dinilai oleh lembaga peradilan melakukan kartel harga sepeda motor. Setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2017 lalu juga menyatakan, kedua pabrikasi motor skutik itu melakukan kartel.

Keputusan hukum itu terlihat dari Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 pada 20 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr pada 5 Desember 2017. Serta kembali dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019 pada 23 April 2019.

“Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Honda, dan Yamaha, telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dua pabrikan itu secara bersama-sama menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 cc produksi dan yang dijual pada periode 2014,” ujar Hengki Merantama Sibuea dari Lembaga Bantuan Hukum Korban Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti dilansir oleh Bisnis.com (11 Oktober 2019).

Putusan hukum itulah yang menjadi dasar Boy Rajamalum Purba dan Muhamad Soleman, melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan perdata melalui ganti rugi. Pasalnya, setelah adanya keputusan hukum itu, KPPU tidak memerintahkan kedua produsen motor itu mengganti kerugian yang diderita konsumen. Hanya menjatuhkan denda kepada Honda dan Yamaha. Denda itu pun disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran.

"Padahal  masyarakat sudah dirugikan oleh perbuatan Honda dan Yamaha tersebut, KPPU tidak menjatuhkan hukuman ganti kerugian, walaupun secara hukum dinyatakan telah bersalah dan juga merugikan masyarakat yang telah membeli sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 cc,”  ujar Hengki.

Hal inilah yang membuat KPPU pun ikut diseret dalam kasus kartel motor skutik itu. Dimana, kuasa hukum konsumen meminta majelis hakim supaya mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan tergugat 1, PT Astra Honda Motor, tergugat II PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturring, dan KPPU melanggar Pasal 5 ayat 1 UU 5/1999. Juga  memohon majelis menyatakan KPPU melangar Pasal 47 ayat 2 huruf f UU 5/1999.
Bila gugatan ini  dikabulkan, maka akan menjadi sejarah penting khususnya bagi masyarakat umum atau konsumen motor skutik produksi 2014 itu. Karena, seluruh konsumen yang telah membeli jenis motor skutik dari dua pabrikasi itu akan bisa mendapatkan pengembalian selisih harga.

Syaratnya adalah pengajuan bukti-bukti kepemilikan dan pembeliannya saja. Bahkan, bagi pemakai tangan kedua sekalipun, bila gugatan dikabulkan, bisa mendapatkan selisih antara harga yang seharusnya, tanpa ada kartel, dan harga yang dulu dibeli dengan harga kartel.

Jejak Kartel Motor Skutik Dimulai Dari Lapangan Golf
Berdasarkan salinan putusan KPPU, jejak kartel Yamaha dan Honda bermula dari pertemuan kedua presiden direktur perusahaan di lapangan golf, 2013-2014.
Kala itu, Presdir YIMM adalah Yoichiro Kojima sedangkan dari AHM adalah Toshiyuki Inuma. Dari lapangan golf itulah kedua Presdir ini melakukan kontak via email. Intinya adalah adanya penyesuaian harga.

Di situlah strategi harga yang dilakukan oleh Yamaha menunjukan kejanggalan dan telah  terjadi  perilaku kolusif dengan Honda.  Tahun 2014, Honda berkali-kali menaikkan harga motor skutik, di saat Yamaha juga sedang giat-giatnya menaikkan pangsa pasar motor skutiknya.

Padahal,  pasar motor skutik saat itu di isi oleh sekitar 4 perusahaan, selain Yamaha dan Honda, ada Suzuki dan TVS yang secara harga jual tak mengalami kenaikan signifikan. Atau cenderung tak menaikkan harga dalam beberapa tahun tersebut.

Di pasar, kenaikan harga motor skutik Honda, ternyata juga diikuti dengan pricing strategi Yamaha di tahun 2014. Perilaku Yamaha inilah yang akhirnya mengundang pertanyaan KPPU dan dinilainya tidak rasional dan cenderung memperlihatkan ada perilaku kolusif harga. Kedua perusahaan motor skutik ini tak terlihat adanya kekhawatiran untuk menaikkan harga berkali-kali di tahun 2014.

Siapakah yang dirugikan dalam kartel harga motor skutik itu? Tentunya adalah konsumen. Seperti diketahui, pembeli motor adalah masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Tak hanya mahal, harga motor yang banyak dibeli dengan cara kredit pun semakin membuat beban bertambah, karena harganya bisa mencapai dua kali harga tunai.

Menurut KPPU saat kasus kartel mencuat di tahun 2017, harga motor skutik seharusnya di jual Rp 8,7 juta. Tapi, kedua pabrikasi terkenal ini membanderolnya antara Rp 14-18 juta per unit.
Hal inilah yang membuat Boy Rajamalum Purba dan Muhamad Soleman, mengajukan gugatan perdata melalui ganti rugi untuk konsumen.

Setelah beberapa putusan hukum di pengadilan sampai MA yang menolak kasasi yang diajukan Yamaha dan Honda, serta  menyatakan bersalah dan mendendanya dengan masing-masing Rp 25 miliar dan Rp 22,5 miliar.
Akankah gugatan kedua konsumen yang merupakan representatif masyarakat banyak ini dikabulkan pengadilan? Kita berharap banyak atas hal itu.


*hanya penikmat kopi lokal