Ilustrasi
Ilustrasi

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Blitar memastikan masih menunggu rancangan Peraturan KPU ( PKPU) yang melarang pemabuk, pezina, dan pejudi maju dalam Pilkada 2020. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, mengatakan aturan baru itu merupakan hasil revisi kedua dari PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

“Hasil revisi kedua PKPU itu masih dalam tahap uji publik KPU RI, sehingga KPU Kota Blitar belum menerima informasi pasti terkait perubahan kedua dari PKPU Nomor 3 Tahun 2017,” jelas Choirul Umam Ketua KPU Kota Blitar,” ungkap Choirul Umam.

Dia menambahkan, baik PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan PKPU Perubahan Kedua yang sedang diuji publik ini akan menjadi dasar KPU Kota Blitar dalam Pencalonan Kepala Daerah di Pilwali Kota Blitar 2020. "Ketiga aturan itu masih berlaku untuk pencalonan kepala daerah," katanya.

Menurutnya, tahapan pencalonan kepala daerah di Pilwali Kota Blitar dimulai pada Oktober 2019 ini. KPU Kota Blitar akan menetapkan syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan pada 26 Oktober 2019.

Sedangkan, pengumpulan syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan dimulai pada Desember 2019 sampai Maret 2020.

Untuk syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan memang ada perubahan. Calon perseorangan harus mengumpulkan satu fotokopi KTP elektronik dengan dilampirkan satu formulir pernyataan dukungan.

Pada Pilwali periode sebelumnya, formulir dukungan bisa dilakukan secara kolektif. Sedangkan syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan, yaitu, 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir di Kota Blitar.

Jumlah DPT Kota Blitar di Pemilu 2019 sebanyak 113.544 pemilih. Berarti 10 persen dari jumlah DPT itu sekitar 11.354 orang. "Untuk resminya, syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan akan kami tetapkan 26 Oktober 2019," katanya.(*)