Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Suprapti (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Suprapti (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)

Kepastian pembukaan blokir pupuk untuk Kecamatan Tanggunggunung masih belum ada kejelasan. Padahal Pemkab Tulungagung sudah melakukan berbagai usaha untuk membuka blokir pupuk ini.

Mulai dari bersurat yang telah dilakukan sebanyak 3 kali ke kementerian pertanian, memenuhi persyaratan yang diminta oleh kementerian tentang status tanah di Tanggunggunung, hingga bertemu langsung dengan Dirjen Pertanian. Namun hingga kini masih belum ada jawaban dari Kementerian Pertanian.

Padahal musim tanam jagung segar dimulai. Petani biasanya membeli pupuk sebulan sebelum musim tanam. Hal itu dilakukan lantaran sulitnya medan untuk pengangkutan pupuk.

“Sampai saat ini kita menunggu keputusan dari pusat, karena ini kewenangan dari pusat (kementerian pertanian),” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Suprapti, Jum’at (11/10/19).

Pemblokiran pupuk di Tanggunggunung dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tanggal 14 Mei 2019 lalu melalui surat.

Untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan pemblokiran pupuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten untuk mengajukan surat permohonan pembukaan blokir sebanyak 3 kali. Surat yang dikirim mulai dari tingkat kepala dinas, ketua KP3 hingga bupati.

“Sampai hari ini belum ada jawaban secara tertulis, dan jawaban sementara yang sering kami terima hanya disuruh menunggu untuk mendapatkan  hasil koordinasi antara statistik, BPN untuk bisa membuka blokir pupuk,” terang Suprapti.

Terakhir pihaknya menanyakan langsung kepada Menteri Pertanian, Rabu (9/10/19) lalu namun belum mendapatkan jawaban.

Selain langkah melalui jenjang eksekutif (pemerintahan) dirinya juga merencanakan langkah pembukaan pupuk ini melalui jalur legislatif, meminta bantuan dari anggota DPRD untuk disampaikan ke DPR pusat.

Untuk solusi jangka pendek, pihaknya menyarankan petani untuk menggunakan pupuk non subsidi, atau menggunakan pupuk organik buatan sendiri seperti pupuk kandang atau pupuk kompos.

Disinggung tentang rencana Pemkab membeli pupuk non subsidi dan dijual lagi pada petani dengan harga subsidi, dirinya menilai prosesnya terlalu lama. Selain itu nilainya juga cukup besar, lebih dari 10 milyar.

“Sepintas kita punya cara itu, Pemkab punya dana cadangan tapi menurut saya sulit, setelah saya koordinasi dengan bagian keuangan, tidak semudah itu mengeluarkan dana cadangan,” terang Suprapti.

Jika blokir pupuk tidak dibuka, maka petani jagung di Tanggunggunung dipastikan tidak menanam jagung. Padahal wilayah tersebut menghasilkan sepertiga produksi jagung di Tulungagung.

Padahal setiap tahun Tulungagung ditargetkan 48 ribu hektar lahan jagung.

“Otomatis dengan kejadian ini pasti turun,” katanya lebih lanjut.

Untuk tahun 2020, diungkapkan oleh Suprapti pemerintah pusat berencana menurunkan nilai subsidi untuk pupuk. Kemungkinan besar pupuk bersubsidi yang disalurkan akan lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2019.

Saat ditanyakan alsanya, wanita paruh baya itu mengatakan jika itu kewenangan pusat.

“Saya enggak tahu, itu kan kewenangan pusat,” ujarnya.