Foto Muhlis / JatimTIMES

Foto Muhlis / JatimTIMES



Ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam beberapa bulan terakhir dikhawatirkan akan berdampak pada pembahasan APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2020. 

Jika tidak ada solusi yang sangat solutif, maka bisa dipastikan pembahasan akan alot dan cenderung molor. Untuk itu, Bupati Bondowoso, Salwa Arifin diharapkan segera melakukan langkah-langkah politik untuk mencairkan suasana yang semakin mengkristal.

Pernyataan Sekda Saifullah dan juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memantik reaksi kalangan bawah menjadi salah satu pemicu semakin kerasnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Apalagi, di alat kelengkapan dewan, PKB memiliki posisi paling banyak dan strategis.

Bahkan, PDIP yang selama ini terkesan berseberangan dengan PKB justru kini berada dalam pusaran koalisi bersama Golkar. PDIP seolah bersama PKB dan Golkar menjadi mitra kritis pemerintah. Padahal PDIP merupakan salah satu partai yang berhasil mengantarkan Irwan yang tak lain adalah ketua DPC PDIP sebagai wakil bupati.

"Pada saat seperti ini, seharusnya Bupati segera menemui NU yang tak lain adalah orang tua PKB. Tentu jika hal itu dilakukan maka PKB akan berbalik arah dan tidak lagi berada di seberang jalan,"ujar Ahmad Subhan, SH pemerhati kebijakan publik.

Kondisi politik saat ini sangat rawan dan membahayakan pelayanan publik. Bupati Salwa juga tidak akan mampu menghalau kekuatan koalisi yang kini sedang terjadi di gedung Tenggarang. Bahkan, meski PPP yang merupakan pengusung utama bupati dalam Pilkada 2018 juga akan sulit memberikan penekanan terhadap kekuatan koalisi yang sudah terbangun.

Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dafir, S.Ap menegaskan bahwa hingga saat ini PKB masih belum berkoalisi dengan partai manapun termasuk PDIP dan Golkar. Komposisi alat kelengkapan dewan yang didominasi oleh PKB, PDIP dan Golkar merupakan sebuah dinamika yang terjadi di DPRD. Namun demikian, jika pada akhirnya Golkar, PDIP dan PKB membangun koalisi, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan karena hal itu merupakan hak partai.

"Saya melihat bahwa PKB tetap seperti semula, menyerahkan semua keputusan politik pada NU. Kita tunduk patuh pada saran ulama NU. Kemarin, bupati sudah bertemu dengan pengurus NU, namun faktanya, saya melihat belum ada tindak lanjut dari hasil pertemuan itu," katanya.

Menurut Dafir, PKB bisa saja berada di seberang jalan ketika komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah bersama ulama NU tidak mampu diterjemahkan dalam realitas. "PKB apa kata NU. Saya hanya derektur, sedangkan NU adalah komisarisnya. PKB juga akan membantu orang yang dizalimi, coba bayangkan pada saat pak Wabup sakit, di seberang sana berlangsung mutasi," terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Jaka Jatim, Jamharir menjelaskan bahwa kebekuan antara legislatif dan eksekutif hendaknya perlu segera diselesaikan sebab hal itu tentu nanti akan berdampak pada pelayanan publik. 

"Sekda yang dikesankan selama ini sebagai sosok yang keras, sebenarnya memiliki tujuan yang sama untuk membangun Bondowoso. Sama halnya dengan kekuatan politik lain yang kini terkesan berseberangan dengan pemerintah, juga memiliki tujuan sama. Untuk itu harus ada jalan keluar. Bupati tidak boleh pasif melihat keadaan ini karena ini merupakan kepentingan masyarakat Bondowoso," katanya.


End of content

No more pages to load