Ilustrasi.(Foto : Poskota)

Ilustrasi.(Foto : Poskota)



Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menghentikan izin pendirian minimarket berjejaring. Pasalnya, saat ini sudah ada 22 unit minimarket berjejaring yang beredar di Kota Blitar. Jumlah itu sudah memenuhi kuota dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

“Aturan itu tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Jumlah yang ada saat ini sudah memenuhi kuota. Maka kami menghentikan izin pendirian minimarket berjejaring,” ujar Suharyono, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Jumat (11/10).
 

Suharyono menambahkan,  perda tersebut juga mengatur lokasi pendirian minimarket berjejaring, yakni dibatasi berada di 17 titik ruas jalan baik jalur provinsi maupun ruas jalan kota. Selain itu, lokasi pendirian minimarket berjejaring juga tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional. 

Terkait izin puluhan minmarket berjejaring itu, Suharyono mengaku semuanya sudah memiliki izin dari DPMPTSP. “Awal tahun lalu memang ada beberapa yang belum mengantongi izin. Tapi sekarang semuanya sudah memiliki izin pendirian usaha minimarket berjejaring. Memang proses perizinannya membutuhkan waktu,” jelasnya.

Penghentian izin usaha itu hanya berlaku untuk minimarket berjejaring. Suhariyono memastikan, pihaknya tetap memberikan izin bagi usaha toko swalayan lokal. “Hanya minimarket berjejaring saja yang dibatasi. Untuk toko swalayan lokal tidak,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam setahun belakangan ini, mulai bermunculan minimarket berjejaring di Kota Blitar. Jumlah minimarket berjejaring yang awalnya hanya enam unit sekarang berkembang menjadi 22 unit. Sejumlah minimarket berjejaring baru itu bermunculan antara lain di Jl Sudanco Supriyadi, Jl Kalimantan, Jl Kenari, Jl Kali Brantas, dan Jl Kelud.  Seperti di Jl Sudanco Supriyadi yang sebelumnya tidak ada minimarket berjejaring sekarang berdiri dua unit minimarket berjejaring. 

Bermunculannya minimarket berjejaring itu setelah disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.


End of content

No more pages to load