Suasana sidang gugatan Hotel Kumala atas PT PLN Area Banyuwangi.
Suasana sidang gugatan Hotel Kumala atas PT PLN Area Banyuwangi.

Gara-gara aliran listrik diputus, PT Kumala Jati Puspasari (Hotel Kumala) Banyuwangi menggugat PT PLN Area Banyuwangi. Gugatan ini pun dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pihak PLN diminta segera menyambungkan kembali aliran listrik di Hotel Kumala. 

“Menyatakan perbuatan tergugat memutus jaringan listrik pada PT Kumala Jati Puspa Sari (Hotel dan Restoran Kumala) Jl Monginsidi No 6 Banyuwangi milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum,” kata Agus Pancara, ketua majelis hakim, saat membacakan putusan sidang gugatan Hotel Kumala melawan PT PLN Area Banyuwangi, Kamis (10/10/19).

Majelis hakim juga menyatakan tagihan susulan P2TL sebesar Rp 207,6 juta yang dikeluarkan PT PLN terhadap Hotel Kumala tidak berlaku. Hakim juga menghukum PT PLN Area Banyuwangi untuk memasang, menyambungkan dan mengaliri kembali aliran listrik  di Hotel Kumala dan menghukum tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan tersebut sebesar Rp 500 ribu setiap hari. 

“Masing-masing pihak memiliki waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum jika tidak puas dengan putusan ini,” ujarnya.

Kuasa Hukum Hotel dan Restoran Kumala, Roedi Hariyadi, menyatakan, sejak awal dirinya optimistid bisa memenangkan gugatan tersebut. Sebab, pihaknya bisa membuktikan seluruh dalil dari gugatan. Sementara tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya atupun rekonvensinya. 

“Meskipun ganti kerugian tidak dikabulkan, kami bisa melakukan gugatan lagi. Tadi bukan ditolak, hanya tidak dikabulkan. Sehingga kami bisa melakukan gugatan ulang. Selain itu, disebutkan perbuatan tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum,” katanya.

Dia menyebut, jika tergugat tidak segera menyambung aliran listrik, tidak melakukan upaya banding dan perkara ini dinyatakan inkrah, pihaknya akan mengadukan kasus ini  kepada kepolisian. Menurut dia, kalau sudah diputus perkara perdata, maka perkara pidananya tidak perlu uji materiil kembali.

Roedi menjelaskan, kliennya melakukan gugatan ini karena pemutusan aliran listrik di Hotel Kumala oleh PT PLN Area Banyuwangi pada 3 Desember 2018 lalu. Saat itu, kliennya didatangi petugas PLN tanpa menunjukkan surat tugas. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan serta menunjukkan foto jaringan Kwh mengelupas.

Setelah itu, petugas memutus jaringan listrik dan mengambil Kwh meter dengan alasan diperiksa di laboratorium PLN. Setelah dicek, ternyata tidak ada masalah pada Kwh meter. Namun persoalan justru muncul pada kabel jaringan yang terkelupas. Disampaikan, ada indikasi penggunaan jaringan listrik secara ilegal.

Dalam gugatannya, Roedi menyebut pihak PT PLN sempat menjanjikan listrik di Hotel dan Restoran Kumala akan menyala kembali keesokan harinya. Namun hal itu tetap tidak terjadi. Justru PT. PLN mengirimkan surat tagihan susulan kepada kliennya senilai Rp 207,6 juta.

Selama 10 bulan sejak terputusnya arus listrik, pemilik Hotel dan Restoran Kumala mengaku telah mengalami kerugian miliaran rupiah, baik secara materiil maupun inmateriil. Hotel Kumala juga mengalami penurunan tingkat hunian. Untuk itu, dalam gugatan, pihaknya menuntut kerugian hingga Rp 1,5 miliar.

“Kerugian kami mencapai Rp 46 juta tiap bulannya. Karena harus menggunakan genset sebagai pengganti listrik," katanya.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum PT PLN Area Banyuwangi  Dyanita Lengganasari enggan berkomentar. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan komentar atas putusan tersebut. Dia mengarahkan untuk menghubungi humas PT PLN Area  Banyuwangi dan menjanjikan nomor kontaknya. “Nanti akan mengeluarkan press conference,” katanya singkat.

Hingga berita ini ditulis, Dyanita Lengganasari belum memberikan nomor kontak humas ataupun melakukan press conference seperti yang dijanjikan.