Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)



Pertumbuhan rumah kos di Kota Malang saat ini semakin menjamur. Satu sisi hal tersebut menjadi potensi besar pendapatan daerah Kota Malang. Namun prakteknya ternyata proses pemungutan pajak dari sektor rumah kos masih ada ganjalan.

Seperti diketahui, saat ini rumah kos baru terus tumbuh di Kota Malang namun dengan jumlah kurang dari 10 kamar. Di situ menjadi ganjalan BP2D dalam melakukan penarikan pajak.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan hotel maupun rumah kos yang dikenakan pajak adalah yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar. Pajak hotel yang dikenakan atau ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dan kos 5 persen.

"UU nya sudah berbunyi seperti itu," ungkap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), Ade Herawanto dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah Melalui Sistem Online, Rabu (9/10/2019).

Lanjutnya, berkaitan tentang UU tersebut pihaknya pernah menyampaikan usulan agar Peraturan Daerah (Perda) diubah menjadi sistem omset. Namun usulan tersebut ditolak Kemenkumham dan Gubernur.

"Alasannya karena ada azas ketidakpatuhan terhadap aturan di atasnya. Jadi selama UU belum diubah, kami belum bisa, masih mengacu  yang lama yakni Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," jelasnya.

Namun ini, sudah terdapat pembahasan mengenai revusi UU tersebut di  DPR RI. Sehingga bila tahun ini selesai maka Kota Malang tentu akan segera memungut pajak hotel berdasarkan omset dalam satu bulan.

"Kota Malang sejak tiga tahun lalu selalu konsisten mengusulkan prinsip keadilan, karena UU sifatnya adil dan memaksa,"paparnya.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Dwi Cahyo TY menambahkan saat ini pihaknya tetap melakukan pendataan rumah kos baru. Meskipun rumah kos memiliki kurang dari 10 kamar tetap dilakukan pendataan.

"Nantinya, jika UU sudah ada perubahan, kita sudah punya data dan siap untuk melaksanakan," pungkasnya.

 

 


End of content

No more pages to load