Ilustrasi OTT KPK. (Foto: istimewa)

Ilustrasi OTT KPK. (Foto: istimewa)



Hingga saat ini, Presiden Jokowi masih belum menandatangani Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika Jokowi belum memberi kepastian hingga tanggal 17 Oktober ini, maka Undang-Undang tersebut otomatis akan berlaku.

"Karena 30 hari ketika Undang-Undang disahkan oleh DPR itu tidak ditetapkan oleh Presiden, maka otomatis akan berlaku," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr Unti Ludigdo Ak kepada MalangTIMES.

Senin lalu (7/10/2019), Unti memimpin delegasi Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial PTN se-Indonesia berkunjung ke Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk menyampaikan sikap dan rekomendasi atas kondisi Indonesia terkini.

Apabila UU tersebut benar-benar berlaku, Unti menyatakan bahwa KPK akan melemah. Sebab, dalam persepsi masyarakat, KPK saat ini dianggap lembaga yang kredibilitasnya lebih tinggi dibanding dengan lembaga-lembaga hukum yang lain yang semestinya itu menjalankan fungsi yang saat ini dilaksanakan KPK.

"Yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Berarti ada sesuatu di Kepolisian dan Kejaksaan sehingga tidak bisa menjalankan yang sebagaimana KPK saat ini jalankan," ucapnya.

Meski tidak bisa dinafikan bahwa KPK mempunyai kelemahan di dalam operasinya, namun di dalam menjalankan fungsinya, kredibilitas dan integritas KPK masih dianggap publik yang tertinggi.

"Sehingga ketika ada upaya yang secara sistematis melemahkan KPK itu publik tentu saja berteriak," jelasnya.

Selanjutnya, menurut Unti, banyaknya pengusutan kasus dugaan korupsi yang terancam dihentikan. Perundangan baru sendiri memuat kewenangan penghentian perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Jika kemudian tidak ada hal yang strategis dilakukan oleh Presiden dalam jangka waktu yang ada, itu kemungkinan akan banyak terjadi SP3," ungkapnya.

"Kemudian penurunan OTT (Operasi Tangkap Tangan), pasti juga akan banyak," imbuhnya.

Hal itulah, kata Unti, yang kemudian lebih lanjut akan memicu lagi gejolak yang ada di masyarakat yang tidak puas akan positioning yang dilakukan oleh Presiden.

Kepada MalangTIMES Unti yang mewakili Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial PTN se-Indonesia menyatakan, ia mengharapkan Presiden betul-betul menjadi negarawan.

"Karena saat ini rakyat menghendaki Presiden bertindak sebagai Kepala Negara. Tidak sekadar sebagai Kepala Pemerintahan dengan powernya itu untuk segera mengatasi persoalan ketidakpercayaan publik terhadap upaya 'Penguatan KPK' melalui Revisi Undang-Undang yang ada," pungkasnya.
 

 


End of content

No more pages to load