Asep Rahmad Suwanda, perawakilan Korsupgah Korwil VI KPK Jatim, Bali dan NTT, saat memberikan sambutan (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Asep Rahmad Suwanda, perawakilan Korsupgah Korwil VI KPK Jatim, Bali dan NTT, saat memberikan sambutan (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)



Koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), hadir dalam Forum Grup Discusion (FGD) Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah melalui sistem online yang digelar oleh BP2D Kota Malang.

Dalam kegiatan tersebut, sempat disampaikan jelas di hadapan sekitar 200 lebih wajib pajak yang hadir dari kalangan pengusaha di Kota Malang, jika KPK akan memanggil siapa saja mereka yang melakukan penunggakan pajak.

"Kami akan panggil semua penunggak E-Tax, kalau tak membayar tentu akan kita bawa ke hukum pidana. Ini bukan soal ancaman atau mengancam. Ini upaya menjaga bapak ibu sebagai orang baik. Mari kita bersama memajukan daerah kita," ungkap Asep Rahmad Suwanda, perawakilan Korsupgah Korwil VI KPK Jatim, Bali dan NTT.

Namun, saat ini, pihaknya masih menerapkan tahap pencegahan dimana terus memberikan sosialisasi, pemahaman dan kesadaran kepada wajib pajak untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak merugikan bagi wajib pajak.

"Namun pada satu titik, tentu akan kami lakukan (pemanggilan) karena kita telah melalui tahap ini (sosialisasi). Jika memang masih ada tunggakan pajak besar, kita panggil, kita beri opsi bayar atau tidak bayar, kalau membayar kapan komitmennya. Kalau tidak membayar, dia harus tanda tangan dan tentu akan masuk ke jalur hukum, karena ini adalah penggelapan," tandasnya.

Lanjutnya, maka dari itu, pihaknya berharap, agar dalam pelaporan, ada keterbukaan dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, yang itu justru bisa menjadi boomerang bagi para wajib pajak.

"Ya misalkan dari yang dibayarkan pengunjung, kemudian 10 persen harusnya dibayarkan ke daerah, namun kemudian hanya dibayarkan tiga persen. Kemudian dua persen lagi masuk ke oknum, itu yang harus diperangi," jelasnya dalam sambutan.

"Kemudian jika ada oknum yang membuat seoalah pajak lebih rendah, ya laporkan. Kami berharap tak ada tahap eksekusi seperti penutupan atau pencabutan izin karena menunggak pajak," imbuhnya

Maka dari itu, pihaknya juga menyampaikan, Korsupgah pada tahun 2019 fokus pada dua hal, yakni optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah. Dari situ, khusus pendapatan daerah, kan ada sebesa kewenangan pemungutan di kabupaten dan kota, dari potensi yang dilihat, pihaknya memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan database.

"Akan dipasang alat monitor, yang nantinya akan langsung tercatat di BP2D, sehingga ketahuan berapa potensinya, berapa pajaknya. Makanya alat ini harus didulukan. Karena apa, adanya self assesment, ya kalau wajib pajaknya jujur, pasti akan membayar, tapi kalau tak jujur, bisa saja hanya melaporkan sebagain atau bahkan tidak melapor. Tapi dengan alat ini, memaksa mereka harus lapor," paparnya.

Sementara itu, ia juga menyampaikan, untuk wajib pajak menunggak bisa juga disampaikan ke Kejaksaan Negeri untuk upaya penagihan, tentunya bisa saja pihak kejaksaan melakukan penagihan dengan kerjasama bersama pihak Pemkot. Dan nantinya jika ditemukan adanya unsur pidana, maka tentunya bisa dilaporkan oleh Pemkot adanya unsur penggelapan.

Tag's Berita

End of content

No more pages to load