Bupati Malang Sanusi berharap agar Perda Penanaman Modal bisa segera terbit untuk menjawab kebutuhan investasi di Kabupaten Malang. (Humas Pemkab Malang)

Bupati Malang Sanusi berharap agar Perda Penanaman Modal bisa segera terbit untuk menjawab kebutuhan investasi di Kabupaten Malang. (Humas Pemkab Malang)



Menjaring investor dengan membuka keran seluasnya menjadi pilihan dalam mengungkit tumbuhnya perekonomian. aik di tingkat nasional maupun daerah, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Tentunya keran investasi yang dibuka seluasnya itu juga perlu adanya sebuah kepastian hukum bagi para investor. Baik terkait potensi, jaminan keamanan, dan kepastian bahwa miliaran atau triliunan uang yang ditanamkan memiliki jaminan dan kepastian.

Hal inilah yang kini sedang terus diupayakan oleh Pemkab Malang melalui adanya regulasi daerah terkait penanaman modal setelah beberapa pelayanan investasi melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang sudah berada di track tepat saat ini.

Pasalnya, melalui Peraturan Daerah (Perda) Penanaman Modal inilah, para investor, baik dalam negeri maupun asing, menunggu untuk menggelontorkan dananya di Bumi Arema ini. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi dalam penyampaian jawaban atas pandangan fraksi DPRD Kabupaten Malang, Selasa (8/10/2019) kemarin.

Sanusi menegaskan, perda itu menjadi urgen untuk segera disahkan dan diundangkan. "Sudah banyak investor yang akan masuk. Tapi mereka harus menunggu dulu adanya aturan yang bisa menjamin kelangsungan investasi mereka di sini," ucap politikus PKB yang sejak menjadi plt bupati Malang getol menarik para investor masuk ke wilayahnya.

Urgenitas Perda Penanaman Modal inilah yang diharapkan bisa segera lahir untuk menjawab penantian para investor yang bersiap menanamkan uangnya.  "Saya berharap memang secepatnya perda ini disahkan. Selain untuk jawaban para investor yang menunggu, juga bisa jadi daya tarik bagi kepastian investasi di Kabupaten Malang," ujar Sanusi.

Sanusi juga mencontohkan, sampai saat ini nilai investasi sudah cukup baik di Kabupaten Malang. Dengan catatan, tahun 2018, data dari DPMPTSP Kabupaten Malang, nilai investasi mencapai Rp 27 triliun. Sedangkan sampai semester pertama 2019 telah melampaui raihan tahun itu.

Tapi, lanjut Sanusi, bila ditopang dengan adanya jaminan hukum bagi para investor melalui perda, dirinya optimistis capaian investasi di Kabupaten Malang akan semakin meroket tinggi.

Optimisme ini terbangun karena rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari pun telah pada tahap peletakan batu pertama. Artinya, sudah siap untuk dibangun dan menjaring banyak investor untuk masuk.

"KEK Singosari sudah siap dibangun dan para investor akan semakin mantap bila perda ini juga bisa segera diterbitkan. Karena sekali lagi, mereka membutuhkan kepastian dan jaminan hukum atas itu," terang Sanusi.

Dia juga mencontohkan, di wilayah Bululawang, investor dari Prancis sudah masuk untuk membangun sebuah pabrik. "Mereka sudah bergerak. Sebagian besar lagi menunggu sampai adanya aturan hukum tingkat daerah. Jadi, inilah urgensinya Perda Penanaman Modal itu," tegasnya.

Lewat Perda Penanaman Modal, juga dimungkinkan akan tercipta sebuah "sejarah" baru dalam sektor investasi di Kabupaten Malang. Yakni, meningkatnya nilai investasi dari penanaman modal asing (PMA) yang selama tahun lalu masih terbilang kecil.

Tercatat,  tahun 2018, PMA hanya bisa menyumbang nilai investasi sebesar Rp 2 triliun. Jauh di bawah penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sebesar Rp 22 triliun. Ataupun dari PMDN non-fasilitasi yang mencatatkan nilai Rp 3 triliun yang berasal dari UMKM Kabupaten Malang.

Persoalan itulah yang dimungkinkan besar bisa diubah dengan adanya Perda Penanaman Modal yang sebentar lagi bisa diterbitkan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilakukan oleh Pemkab Malang bersaama DPRD.

 


End of content

No more pages to load