Pelantikan empat pimpinan definitif DPRD Kab Blitar periode 2019-2024

Pelantikan empat pimpinan definitif DPRD Kab Blitar periode 2019-2024



Rangkaian pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar periode 2019-2024 berjalan khidmat, Kamis (3/10). Suwito Saren Satoto dan tiga pimpinan dewan lainnya sepakat tancap gas untuk merampungkan sejumlah pekerjaan rumah di tahun 2019.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.437/1396/011/2/2019 tertanggal 30 September tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar periode 2019-2024, ada empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. Yakni Ketua DPRD Suwito Saren Satoto dari PDI Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua I Abdul Munib dari PKB, Wakil Ketua II Susi Narulita dari PAN, dan Wakil Ketua III Mujib dari Partai Gerindra.

Seusai mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Blitar, para pimpinan definitif ini menerima ucapan selamat dari para anggota dewan berikut seluruh undangan yang hadir. Bupati Rijanto dan anggota forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) juga menyempatkan diri menyampaikan selamat kepada para mitra eksekutif ini. 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, ada banyak tugas yang kini menanti DPRD Kabupaten Blitar. Untuk itu, setelah dilantik sebagai pimpinan, pihaknya berencana secepatnya menggelar rapat dengan fraksi untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan tata tertib DPRD. Sebab, tanpa AKD tersebut fungsi legislatif tidak bisa dijalankan. "Kami targetkan seminggu AKD ini sudah terbentuk," katanya.

AKD ini meliputi badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan perda, badan kehormatan, dan komisi-komisi.

Suwito menambahkan, setelah terbentuk AKD, ada beberapa tugas legislasi yang menunggu dikerjakan. Setidaknya ada empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019 yang belum selesai. Yakni Ranperda tentang Tata Tertib DPRD, Ranperda tentang Pendirian RSUD Tipe C Srengat, Ranperda tentang RDPRK, dan Peraturan Zonasi Kawasan wilayah Perkotaan Kanigoro, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak. "APBD 2020 juga harus dibahas," lanjutnya. 

Maklum, perda tentang APBD 2020 tersebut harus disahkan sebelum akhir tahun agar secepat mungkin kegiatan pemerintahan bisa dilaksanakan tahun akan datang. 

Sementara itu, Bupati Rijanto berharap anggota dewan periode 2019-2024 ini memiliki semangat yang sama dalam membangun daerah. Sehingga dalam perjalannanya nanti tercipta akseleresi positif antara eksekutif dan legislatif sehingga membawa perubahan lebih baik untuk Blitar. "Bisa memperkuat fungsi masing-masing dan berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja untuk efektivitas pembangunan daerah," katanya.

Dia menambahkan, selama ini komunikasi yang terjalin antara eksekutif dan legilatif berjalan dengan baik. Pihaknya bersama dengan anggota dewan yang baru. 

Menurut dia, itu penting untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah. "Jadi, penyelenggara pemerintahannya bisa bekerja selaras serasi dan seimbang untuk mewujudkan visi misi daerah," tandasnya.(*)


End of content

No more pages to load