Politikus senior Gerindra Permadi menyatakan akan melengserkan Jokowi. (Ist)

Politikus senior Gerindra Permadi menyatakan akan melengserkan Jokowi. (Ist)



Suhu Indonesia masih memanas. Sejak demo mahasiwa dan pelajar di berbagai daerah dan menimbulkan korban jiwa  anak bangsa, rusaknya fasilitas negara, serta kondisi yang tidak menentu, Jakarta Sabtu 28 September 2019 kemarin kembali diguncang demo yang mengatasnamakan Mujahid 212.

Mujahid 212 meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Mereka juga menyuarakan beberapa tuntutan lain kepada pemerintah. 

Tuntutan Jokowi mundur yang diangkat Mujahid 212 ini juga ternyata memiliki ekor panjang. Seperti yang disampaikan politikus senior Gerindra Permadi yang secara terbuka menyampaikan agenda melengserkan Jokowi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Sebelum pelantikan targetnya. Pokoknya sebelum pelantikan," kata Permadi kepada para wartawan, Sabtu (28/09/2019) kemarin.

Permadi juga menyampaikan  tengah menyusun sebuah langkah bersama para purnawirawan jenderal TNI lain beserta segenap elemen 212. Permadi menyebut, agar tujuan itu berhasil, dia sudah membagi-bagi tugas dengan mantan Danjen Kopassus Mayjen (purn) Sunarko  dan Sekjen FUI Muhammad Al Khathath di kediaman pribadinya.

Sontak saja pernyataan Permadi pun menuai perlawanan warganet. Tagar 2019JokoWidodoPresidenRI pun mencuat dan menjadi trending topic. Tercatat sudah ada 3.014 cuitan warganet yang siap mengawal rencana pelantikan Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.

Bahkan, beberapa warganet menyebutkan bahwa Permadi yang katanya memiliki keris Gajah Mada sebagai alat mempersatukan Nusantara ini patut dipertanyakan pernyataannya itu. Hal ini disampaikan oleh @dhyansabilla.

"#2019JokoWidodoPresidenRI kata emak gue, orng yg sudah berumur akan kembali sprti anak2, baik jalan pikirannya/tingkah lakunya. Padahal di Youtube beliau mengaku punya Keris dr Gajah Mada yg notabene harusnya 'Mempersatukan Nusantara'. Mungkin salah Keris, yg bener di bawa @jokowi," kicaunya, Minggu (29/09/2019).

Seperti diketahui, mantan politisi PDI-Perjuangan yang juga dikenal sebagai paranormal itu pernah meramalkan sekitar tahun 2013-2014 bahwa sosok presiden Republik Indonesia terpilih periode 2014-2019 adalah sosok keturunan Kerajaan Majapahit.

Permadi juga mengaku mendapat titipan dan amanat sang Mahapatih Gajah Mada berupa senjata pamungkas keris yang harus diberikan kepada pemimpin bangsa Indonesia. Keris itu, menurut dia, didapatkan dari danau air terjun Madakaripura di lereng pegunungan Tengger, Desa Lumbang, Probolinggo.

“Siapa pun penerima keris ini harus memegang titah atau amanah ‘Amukti Palapa’  Gajah Mada untuk memimpin negeri ini,” ucap Permadi waktu itu.

Pernyataan itulah yang akhirnya dikembalikan oleh warganet dengan akun dhyansabilla kepada Permadi saat ramalannya atas pemimpin Indonesia di tahun 2014-2019 jatuh pada sosok Jokowi.

Terkait adanya rencana untuk melengserkan Jokowi ini pun, warganet secara beramai-ramai menyatakan kesiapannya untuk mengawal terlaksananya pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024.

@anpelor menuliskan: "Saya bukan pendukung @jokowi ataupun @prabowo saya sebagai rakyat biasa selalu mendukung apa yang sudah direncanakan Allah SWT. Mari kita kawal sampai proses pelantikan."

Senada, @JengTitis pun menegaskan pilihannya dengan cuitan seperti ini. "Sdh vulgar sekali orang2 jahat seperti permadi ini mau menggagalkan pelantikan Jokowi. Enak saja! Langkahi dulu 55% pemilih Jokowi. #2019jokowidodopresidenri," tulisnya.

Tidak hanya di dunia maya. Adanya rencana pelengseran Jokowi ini pun mendapat reaksi tegas dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Panglima menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.

"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI. Ini berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki," tegas Hadi.

 


End of content

No more pages to load