Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



Upaya pembungkaman gerakan mahasiswa yang menolak undang-undang kontroversial baru-baru ini datang dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengingatkan rektor untuk mengimbau mahasiswa agar tidak melakukan demonstrasi di jalanan. Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada rektor yang mendorong mahasiswa demo.

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari berpendapat, ancaman terhadap rektor yang bisa menjalar kepada ancaman rektor terhadap dosen dan dosen terhadap mahasiswa tersebut adalah tindakan yang tidak tepat.

"Kalau kemudian mengancam rektor, rektor bisa mengancam dosen yang menganjurkan mahasiswa berdemo, membiayai mahasiswa berdemo, atau menyuruh mahasiswa berdemo. Ya itu menurut saya untuk era sekarang sebenarnya sudah nggak begitu pas," ujar Wawan saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Jumat (27/9/2019).

Dikatakan Wawan, era kebebasan berpendapat saat ini sudah jauh lebih besar dibandingkan di era Soeharto dulu. Maka dari itu, tindakan yang bisa mengarah ke pembungkaman seolah-olah menjadi tidak tepat.

Menurut dia, selama mahasiswa bisa menjamin bahwa demonstrasi mereka tidak ditunggangi, maka tidak ada masalah. "Tapi kalau mengancam rektor, rektor nanti bisa mengancam dosen, dosen bisa mengancam mahasiswa, itu yang kemudian sudah tidak lagi tepat di era saat ini," tandasnya sekali lagi.

Wawan menyatakan,  demontrasi ini diperkirakan tidak akan berhenti apabila tuntutan belum dikabulkan. "Saya tidak berada pada posisi menganjurkan. Saya juga tidak berada pada posisi melarang," imbuhnya.

Sebagai dosen, lanjut dia, tentu ada konsekuensi tersendiri apabila mahasiswa tidak masuk. Yakni, daftar kehadiran yang tidak terisi. Tetapi, Wawan tidak bisa melarang mahasiswa untuk berdemonstrasi lantaran itu adalah hak politik mereka. "Kita tidak bisa melarang karena itu hak politik mereka untuk menyuarakan, menyampaikan pendapat," tegasnya.

Wawan pun memahami, niat menristek dikti adalah agar menghindari tindakan anarkis dan lebih mengedepankan dialog di kampus. "Tapi sepertinya massa kan kayaknya susah kalau dialog di kampus. Mungkin mereka menganggap ini undang-undangnya sudah jadi kok. Kalau hanya sekadar dialog, ga bagaimana?" ucapnya.

Artinya, sebenarnya momentumnya sudah tidak tepat apabila bicara dialog sekarang. Harusnya, masih kata Wawan, dialog itu dilakukan ketika terjadi banyak penolakan. "Karena hampir semua penolakan dari kampus. Seharusnya dialog itu dilakukan pada saat itu. Bukan kemudian pada saat setelah disahkan," ucapnya.

Nah, daripada melarang, Wawan menganjurkan agar menristek dikti meminta manajemen aksi mahasiswa yang diperbaiki. Jadi, agar aksi tidak dimasuki penyusup. Misal dengan cara memakai identitas yang sama.

Jadi, apabila ada yang melakukan kerusuhan di luar massa mahasiswa, berarti bukan salah mahasiswa dan kampus. "Jadi, menurut saya, daripada melarang mahasiswa berdemo lebih baik meminta rektor ataupun dosen bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan manajemen aksinya baik," tegasnya.

Manajemen aksi baik yakni logistiknya bagus, tuntutannya jelas, bahasa juga relatif bisa diterima, dan harus bisa dibentengi dari para penyusup yang ingin memanfaatkan aksi untuk menimbulkan kerusuhan. "Karena memang kalau sudah terjadi chaos, bukannya untung  dan bukannya kebaikan. Malah kerugian. Nanti malah mahasiswa dapat resistensi dari masyarakat," katanya.

 


End of content

No more pages to load