Demo tolak revisi UU KPK. (Foto: Doc. MalangTIMES)

Demo tolak revisi UU KPK. (Foto: Doc. MalangTIMES)



Unjuk rasa seakan tak berkesudahan dilakukan para mahasiswa agar Presiden Jokowi mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Bahkan, demo-demo itu berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah.

Sebenarnya, eskalasi ini sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Menurut pengamat politik Wawan Sobari, fenomena ini mirip saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pelemahan KPK bukan sekarang saja, tetapi terjadi juga di era SBY. Dan di era Jokowi ini juga sempat terjadi beberapa tahun yang lalu. DPR mendorong ini. Jadi, ini sudah pernah terjadi, bukan tahun ini saja," ujarnya saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Jumat 27/9/2019).

Nah, di era presiden siapa pun, upaya pelemahan KPK sebelumnya tidak pernah berhasil. SBY pun pada akhirnya juga membatalkannya.

SBY juga sempat menghadapi penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Kala itu, SBY dan DPR periode 2009-2014 menghadapi penolakan keras dari masyarakat mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam undang-undang pilkada.

"Presiden siapa pun sejak KPK diundangkan tahun 2002, ketika ada upaya-upaya yang dikatakan seperti sekarang pelemahan itu, kan tidak pernah ada yang berhasil. SBY juga membatalkan. Ini sebenarnya bukan usulan yang baru-baru saja," bebernya.

Pada akhirnya, SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. "Jadi, ini mirip sebenarnya ketika dulu Presiden SBY juga akhirnya mengeluarkan perppu tahun 2004 yang mengembalikan pilkada yang tadinya dipilih oleh DPRD, dikembalikan lagi untuk dipilih langsung oleh rakyat," terang Wawan.

Pada saat itu, masyarakat protes karena ketentuan itu dianggap mencederai demokrasi atau mengambil kedaulatan rakyat untuk memilih langsung kepala daerah. "Jadi, sebelumnya juga terjadi gelombang penolakan yang relatif sama," imbuhnya.

Menurut pengajar FISIP UB itu, seharusnya bisa ditebak jika publik begitu reaktif ketika KPK "diganggu". Berkaca dari kasus cicak cs buaya, sudah terlihat bahwa KPK sangat dibela oleh publik.

Buktinya, Populi Center pernah merilis hasil survei soal evaluasi lembaga negara di Indonesia. Hasil survei itu menunjukkan bahwa KPK dipilih responden sebagai lembaga dengan kinerja terbaik.

"KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya, baik kinerja maupun kepercayaan publik, bahwa mereka menegakkan demokrasi," ucap Wawan.

Dia menyebut control of corruption atau pengendalian terhadap korupsi adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. "Jadi, eskalasi ini sebenarnya memang kekecewaan. Sebenarnya demonstrasi ini kan salah satu jalan terakhir," tandasnya.

Wawan mengatakan, keprihatinan publik terhadap isu KPK ini sebelumnya sudah ditunjukkan. Guru besar, dosen-dosen, LSM, berbagai organisasi, sudah membuat penyataan. Begitu juga dengan headline media massa yang begitu lantang menyuarakan keprihatinan terkadap pelemahan KPK.

Berkaca dari pengalaman SBY, aksi massa diperkirakan tidak akan berhenti hingga presiden benar-benar mengeluarkan perppu. "Karena yang lain sudah ditunda. Yang belum berhasil dan sekarang dituntut terutama oleh mahasiswa kan sebenarnya adalah menerbitkan perppu untuk mengembalikan Undang-Undang KPK," ucapnya.

Sementara yang jadi persoalan, yakni syarat mengeluarkan perppu adalah kegentingan yang memaksa. Lantas, apakah gelombang demonstrasi ini dianggap sebagai kegentingan yang memaksa? Tentu hal ini bergantung definisi dari ahli hukum apakah ini kegentingan atau bukan.

"Tapi kalau saya ditanya, ini bentuknya sudah kegentingan. Soalnya, tuntutannya ini sudah masif, kemudian juga terus-menerus, konsisten, tidak ada jeda, dan isu juga relatif sama," pungkas Wawan.

 


End of content

No more pages to load