Suasana Rakorwasdanas 2019 di Surakarta (Foto: Humas Pemkot Malang)

Suasana Rakorwasdanas 2019 di Surakarta (Foto: Humas Pemkot Malang)



Upaya pencegahan tindak pidana korupsi, tak melulu digencarkan dalam lingkup pemerintahan saja. Namun, masyarakat umum juga perlu diberikan wawasan dan pengetahuan akan tindak pidana korupsi itu.

Melalui acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah - Nasional (Rakorwasdanas) 2019, Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati menyampaikan peran daripada humas di setiap daerah dinilai sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat perihal bahaya korupsi dan dampak hukumnya.

Ia mencontohkan, di lembaga KPK saja tidak hanya mempublish mengenai OTT dan penetapan tersangka korupsi melainkan juga membentuk program edukasi untuk masyarakat. "Peran seperti ini cukup strategis untuk dilakukan juga oleh bagian humas daerah," paparnya.

Selain itu, ia menjelaskan peran humas dalam menjalin kerjasama dengan media massa sebagai mitra strategis harus terus dimaksimalkan. Hal itu, kata dia akan menambah informasi tambahan kepada masyarakat.

Dimana pesan-pesan anti kroupsi dan upaya pencegahan korupsi bisa sampai kepada masyarakat. Kemudian, peran media sosial juga diperlukan sebagai alat penyampaian pesan. Yang paling penting, bagian humas Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau untuk bekerjasama dengan Inspektorat.

Melalui kerjasama tersebut, diharapkan ada saling tukar informasi terkait upaya pencegahan korupsi di daerah. "Termasuk juga mengaktifkan jejaring dengan influencer lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nurwidianto menyatakan jika selama ini humas sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat telah memaksimalkan hal itu. Pihaknya juga telah bermitra dengan media massa, sehingga Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bisa berjalan dengan baik dan efisien.

“Bagian Humas Kota Malang bermitra strategis dengan media massa dan nantinya, pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat akan kami gencarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, informasi yang bersifat konstruktif kepada masyarakat perihal kebijakan dan arah pembangunan Kota Malang juga telah diberikan. Termasuk beberapa informasi terkait pencegahan korupsi baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat juga telah dilakukan.

“Kedepan kami juga akan berkordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan korupsi tersebut,” tandasnya.


End of content

No more pages to load