Demo mahasiswa menolak pengesahan berbagai RUU di Kota Malang. (dok MalangTIMES)

Demo mahasiswa menolak pengesahan berbagai RUU di Kota Malang. (dok MalangTIMES)



Media sosial utamanya twitter digegerkan dengan munculnya beberapa nama yang menjadi korban dalam aksi damai yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (24/9/2019) kemarin. Setidaknya ada delapan nama yang telah disampaikan kepada publik saat aksi Hari Tani dan Tolak RUU Tidak Pro Rakyat berlangsung.

Nama-nama itu adalah Aldy Surya Pratama (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang), Eky (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang), Bima (Mahasiswa Polinema Malang), Zidan (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang).

Selanjutnta Rozaki (Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Malang), Angga Pratama (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang), Afinda Marta (Mahasiswi UIN Malang), dan Fadil (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang). Seluruynya tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyay Malang (IMM).

Melalui keterangan tertulisnya, Ketua Umum IMM Malang Raya, Irsyad Majid menyampaikan, telah terjadi represi terhadap mahasiswa demonstran yang hendak memasuki gedung DPRD Kota Malang. Kronologi bermula ketika perwakilan DPRD Kota Malang menemui ribuan masa yang turun ke jalan sekitar pukul 11.15 WIB. Saat itu, perwakilan DPRD Kota Malamg berjanji untuk menyampaikan aspirasi masa hingga ke DPR RI.

Kemudian pada pukul 11.30 WIB, perwakilan mahasiswa melakukan negosiasi dengan Ketua DPRD untuk meminta izin masuk ke Gedung DPRD. Negosiasi pertama gagal. Pada negosiasi kedua, negosiator sempat dipersilahkan. Namun saat masa akan memasuki gedung, pihak kepolisian terlebih dulu meminta kejelasan akan adanya penanggungjawab jika terjadi kerusakan.

"Perwakilan mahasiswa kemudian menyetujui dan membangun komitmen dengan massa aksi bahwa massa aksi ketika masuk tidak akan melakukan perusakan, pelemparan, dan lain sebagainya. Jika ada perusakan, itu berarti di luar kooordinasi, dan massa aksi akan menyerahkan oknum perusakan  langsung kepada pihak kepolisian," katanya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/9/2019). 

Namun, ketika massa kembali ke pintu gerbang, lanjutnya, pihak kepolisian menahan massa aksi dan mempersilahkan massa aksi bernegosiasi kembali dengan Ketua DPRD. Negosiasi dilakukan sekitar pukul 12.10 dengan melibatkan 10 perwakilan massa aksi masuk dan melobi Ketua DPRD Kota Malang dengan didampingi pihak kepolisian.

"Saat itu Ketua DPRD dan Kepolisian berargumen bahwa kehendak mahasiswa tidak ada artinya. Negosiator menimpali bahwa hal itu sebagai upaya meyakinkan kawan-kawan di Jakarta agar berhasil masuk Gedung DPR RI di Senayan dan membatalkan seluruh rencana Pengesahan RUU tidak Pro Rakyat yang hingga detik ini dikebut oleh DPR. Tanpa pendudukan, tidak ada reformasi. Tidak ada hidup yang lebih bebas dari rezim otoriter Orde Baru,” tegasnya.

Lantaran proses negosiasi berakhir buntu dan alot, permintaan untuk memasuki gedung tidak diperbolehkan. Hingga pada akhirnya massa meminta untuk memasuki area gedung dengan paksa. Aksi saling dorong terjadi antara massa dan pihak kepolisian yang ada di bagian terdepan. "Dari aksi saling dorong itu kemudian terjadi pemukulan dan water canon disiramkan sebanyak tujuh kali," terangnya.

Kejadian itu menyebabkan mahasiswa mundur dari barisan. Beberapa mengalami luka dan satu orang mahasiswa ditahan pihak kepolisian. Selanjutnya pada pukul 13.21 WIB, massa aksi dikondisikan di  depan Balai Kota Malang. "Pukul 13.47 konsolidasi di internal aliansi. Pukul 14.42 pernyataan sikap dari aliansi dan massa dibubarkan," terangnya.


Keterangan Ketua DPRD Kota Malang


Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika sebelumnya menyampaikan, penolakan massa untuk masuk ke Gedung DPRD Kota Malang bukan tanpa alasan. Saat proses negosiasi, MalangTIMES berada di lokasi dan menyaksikan langsung dialog yang melibatkan Ketua DPRD Kota Malang, Kapolresta Malang, Dandim Dandim 0833 Kota Malang, dan perwakilan massa.

Saat itu, Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan agar massa tidak memaksa masuk ke dalam gedung. Melainkan tetap melakukan aksi di luar sebagaimana kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Dia pun menegaskan jika dewan sudah mendengar seluruh aspirasi massa.

"Kami sudah terima Mas. Kalau kayak gini, kalian nggak bertamu, tapi mau mengeroyok. Jadi, tolonglah jangan seperti ini," katanya pada perwakilan massa.

Dialog pun terus berlanjut, dan Made keukuh pada pendapat pertama untuk tidak memberikan izin kepada massa. Dia juga meminta agar massa memahami dan menghormati keputusan itu serta tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan. "Kita satu komando, satu suara lewat perwakilan saja. Tadi juga sudah dilakukan. Saya mewakili 44 anggota saya lho Mas. Apa masih kurang saya temui?," tegas Made.

Namun lantaran tak puas dengan hasil negosiasi, massa akhirnya memaksa untuk memasuki area gedung DPRD Kota Malang. Pihak berwajib tetap berjaga dan massa terus merangsek masuk melalui gerbang sebelah selatan. Hingga pada akhirnya massa berhasil mendobrak pintu gerbang dan aksi dorong-dorongan antara massa dan pihak kepolisian yang ada di bagian terdepan masih terus berlanjut. 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load