Aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Blitar.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)

Aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Blitar.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)



Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Blitar Raya menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU KUHP, dan RUU Pertanahan di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (25/9/2019).

Massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Blitar Raya tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Blitarian Black Line, dan RP3A Blitar.

Aksi yang berlangsung damai ini merupakan bentuk pernyataan sikap dari mahasiswa dan pemuda Blitar untuk menyikapi RKUHP/RKUHAP di lembaga elit DPR RI yang telah membuat RUU KUHP yang tidak pro terhadap rakyat.

Setidaknya ada 7 tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi tersebut. Di antaranya menghapus RKUHP/RKUHAP yang bermasalah, menuntut DPR agar bersikap pro terhadap rakyat, meminta ada peradilan yang mengatur pidana kekerasan seksual, mendesak agar RUU PKS segera disahkan, menolak pasal pasal RUU PKS yang tidak rasional dan menolak dengan tegas pengesahan revisi UU KPK.

"Yang terakhir, bila tuntutan ini tidak direspons dan tidak ditindaklanjuti, kami akan membawa masa yang lebih besar," ungkap Saifudin selaku koordinator lapang aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Blitar Raya.

Dalam aksi tersebut, sejumlah massa juga melakukan sebuah aksi teatrikal dengan menyapu sobekan-sobekan Undang-Undang KPK, RUU KUHP, dan RUU yang beberapa hari terakhir memicu aksi besar-besaran oleh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Saifudin, DPR RI telah membuat kebijakan RUU KUHP yang tidak pro terhadap rakyat.  DPR telah mengeluarkan keputusan yang dibuat secara tegas dan jelas membuat rakyat semakin dikebiri.

"Contohnya, pada pasal 432 yang mengatur gelandangan telah membuat rakyat lebih sengsara. Pasal ini bertentangan dengan Pancasila sila kelima," tegasnya.

Menurut Saifudin, eksploitasi seksual diatur dengan keliru dalam undang-undang pornografi yang sangat menekankan aspek moralitas. Hal ini berpotensi perempuan kembali menjadi korban karena mengabulkan tindakan ekploitasi sosial yang dialami korban.

"Oleh karena itu, kami juga menolak pasal pasal RUU P-KS yang tidak rasional terhadap perlakuan. RUU P-KS merupakan ikhtiar untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual," tukasnya.


End of content

No more pages to load