Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Siddin mengatakan jangan memaksa presiden untuk keluarkan perppu. (Ist)

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Siddin mengatakan jangan memaksa presiden untuk keluarkan perppu. (Ist)



Tuntutan berbagai kalangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU KPK yang telah disahkan menimbulkan pro dan kontra.

Para pihak yang mendesak agar perppu diterbitkan menyampaikan bahwa mereka tidak ingin ada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan diberlakukannya UU KPK. Sedangkan pihak lainnya menyampaikan secara teknis yuridis di dalam negara hukum menyikapi tuntutan Jokowi untuk menerbitkan perppu.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Siddin menyampaikan bahwa jangan memaksa-maksa presiden untuk membuat perppu. "Jangan paksa-paksa itu. Perppu itu barang mahal. Jangan biasakan kalau kita tidak setuju UU, kita minta presiden keluarkan perppu. Ini berbahaya kalau perppu ini dibuat murah. Jangan paksa-paksa presiden," ucapnya tegas.

Irman melanjutkan, apabila ada yang tidak setuju dengan sebuah UU, jalan yang baik adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena ini kita akan berbicara ke depan, untuk masa depan konstitusional kita. Jadi, jangan paksa presiden keluarkan perppu, tapi tempuh jalur konstitusional melalui MK," ujarnya.

Adanya tuntutan berbagai kalangan agar presiden mengeluarkan perppu untuk UU KPK muncul setelah pemerintah menyetujui pembahasan RUU KPK dan akhirnya disahkan. Jokowi pun secara tegas menyatakan, tidak ada persoalan dengan UU KPK sehingga dirinya tidak harus mengeluarkan perppu yang diminta oleh banyak kalangan tersebut.

Di sisi lain, beberapa pendapat menyampaikan hal berbeda terkait apa yang disampaikan Irman atau beberapa pakar tata negara lainnya. Misalnya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang mendasarkan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menafsirkan prespektif objektif terkait penerbitan perppu. Yakni, perppu diterbitkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum dan hal ini  tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 

"Jadi, sudah cukup alasan bagi Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK. Kami menilai masifnya penolakan dari masyarakat dapat menjadi dasar terbitnya perppu tersebut," ujar peneliti PSHK Agil Oktaryal.

Sementara Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menilai revisi UU KPK cacat prosedural dan pelaksanaannya dilakukan secara terburu-buru. Hal inilah yang menjadi dasar penerbitan perppu.

"Paling tidak perppu itu menggambarkan bahwa sebetulnya ini bentuk koreksi atas beberapa persoalan keterburu-buruan dan cacat prosedur yang dialami oleh UU KPK yang baru," ujar peneliti Pukat  menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan oleh DPR memiliki cacat prosedur, baik secara formil maupun materiil.

 


End of content

No more pages to load