PT. KAI Daop 7 Madiun melakukan sosialisasi di perlintasan jalan hayam Wuruk Kota Kediri. (eko Arif s /JatimTimes)

PT. KAI Daop 7 Madiun melakukan sosialisasi di perlintasan jalan hayam Wuruk Kota Kediri. (eko Arif s /JatimTimes)



Untuk menekan angka kecelakaan, PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun bersama instansi - instansi terkait melakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, di jalan Halaman Wuruk, Kota Kediri, Rabu (18/9/19).

Selama 2019, di wilayah Daop 7 Madiun berdasarkan data hingga 16 September 2019, telah terjadi 36 kali kecelakaan di perlintasan rel kereta api (KA). Kecelakaan itu mengakibatkan 15 korban meninggal.

Diungkapkan Wisnu Pramudyo Vice President Daop 7 Madiun, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api.

“Perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang tersebut muncul dikarenakan meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang,” ungkap Wisnu.

Sesuai Undang Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 menyatakan bahwa, “(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”

Daop 7 Madiun mencatat berdasarkan data terupdate tanggal 30 Agustus 2019 terdapat 268 perlintasan sebidang yang resmi dan 8 perlintasan sebidang yang tidak resmi. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 47 perlintasan.

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan pada perlintasan juga kerap terjadi lantaran tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi.

Selain itu pada Undang Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan bahwa “Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

Meskipun kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, namun untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan normalisasi pada jalur2 perlintasan yang tidak resmi, pentahapannya adalah melakukan sosialisasi dan hingga menutup perlintasan liar atau tanpa izin secara bersama2 pihak berwenang

“Total sebanyak 84 perlintasan tidak resmi telah ditutup dari tahun 2018 - Juni 2019. Pada prosesnya langkah yang dilakukan adalah demi keselamatan  namun kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat, dalam kondisi tersebut diperlukan langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah,” pungkas Wisnu.


End of content

No more pages to load