Chakim, Koordinator aksi SPBI Jombang saat diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Chakim, Koordinator aksi SPBI Jombang saat diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

Heryanto


Program Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah-Sumrambah kembali disorot. Kali ini sorotan datang dari serikat buruh di Jombang. Mereka menilai, program membuka 80 ribu lapangan kerja dan wirausaha pemula sebagai omong kosong.

Kritikan para buruh Jombang ini dilontarkan pada saat aksi unjuk rasa menolak Revisi UU No. 13 Tahun 2003 di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (18/9). Saat itu, ada ratusan massa buruh dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Jombang yang menggelar unjuk rasa.

Di sela-sela aksi unjuk rasa itu, Koordinator aksi Chakim menyinggung persoalan janji politik Bupati Jombang soal rencana menyiapkan 80 ribu lapangan kerja.

Menurut Chakim, program membuka lapangan kerja dari janji politik Mundjidah-Sumrambah ini belum dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. "Kami tidak merasakan program itu sama sekali. Saya merasa itu hanya omong kosong doang. Dan itu adalah janji-janji kampanye busuk," ujar Chakim saat diwawancarai.

Adanya pimpinan pemerintahan yang baru di Jombang itu, dinilai Chakim, tidak malah membantu para kelompok buruh. Ia menyebut, bahwa kepemimpinan Bupati Mundjidah ini memainkan politik upah murah dan mempermainkan status buruh pabrik.

"Ada permainan politik upah murah dan permainan status yang fleksibel, maksudnya outsourcing. Naiknya kepemimpinan yang baru itu kami menilai itu bagian dari mudahnya pelemahan di para buruh," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Purwanto menyampaikan, program Bupati Jombang terkait membuka 80 ribu lapangan kerja ini peruntukan untuk program kerja 5 tahun.

Mengingat ini masih 1 tahun berjalan, sambung Purwanto, jelas belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. "Bupati ini kan masih 1 tahun. Oleh karena itu, bila dikatakan belum berhasil ya ini memang masih proses. Ini bisa dirasakan bila sudah 5 tahun," jelasnya.

Dikatakan Purwanto, untuk menurunkan angka pengangguran di Jombang, tidak hanya peran dari Disnakertrans saja. Ada sejumlah instansi yang juga memiliki wewenang untuk menekan pengangguran terbuka, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Pengurangan tingkat pengangguran itu bukan semata-mata menjadi tanggungjawab sepenuhnya dinas tenaga kerja. Tapi itu dikerjakan oleh berbagai instansi yang memiliki kompetensi kewenangan pengurangan penganggur terbuka itu," pungkasnya.(*)
 

 


End of content

No more pages to load