Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab (kiri) didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah saat pemaparan visi misi pada masa kampanye 2018 lalu. (Istimewa)

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab (kiri) didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah saat pemaparan visi misi pada masa kampanye 2018 lalu. (Istimewa)



Masa pemerintahan Mundjidah-Sumrambah selaku bupati dan wakil bupati Jombang akan berumur 1 tahun pada 24 September nanti. Selama ini sejumlah program unggulan dinilai gagal dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat Kota Santri.

Pernyataan itu dilontarkan oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Fraksi PKS Mustofa. Menurut dia, program-program unggulan Murah (Mundjidah-Sumrambah) dinilai tidak berjalan maksimal.

"Saya rasa satu tahun program bupati dan wakil bupati masih belum berjalan maksimal. Bahkan bisa dinyatakan gagal," ujar ketua DPD PKS Kabupaten Jombang itu saat ditemui sejumlah media di kantornya, Senin (16/9).

Dikatakan Mustofa, ada beberapa program dari 9 program unggulan Mundjidah-Sumrambah yang dijanjikan saat masa kampanye Pilkada 2018 lalu. Salah satunya adalah program seragam gratis untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta di Jombang.

Program seragam gratis itu dinilai PKS tidak membawa manfaat, melainkan malah membebani masyarakat. Pasalnya, dari awal rencana, program seragam gratis menjadi hanya kain seragam yang diberikan untuk para siswa. Bahkan, seragam batik tidak jadi diakomodasi Pemkab Jombang dalam program tersebut.

Menurut Mustofa, program seragam gratis ini gagal karena kurangnya perencanaan dan analisis yang detail dari pihak eksekutif. "Bahkan saat ini pembagian seragam gratis ini malah membebankan siswa dan sekolah. Apalagi, seragam batik sendiri wali murid harus beli dengan harga yang cukup mahal juga," ucapnya.

Masih menurut Mustofa, program lain juga disorot olehnya yaitu ketenagakerjaan. Program untuk menyiapkan 80 ribu lapangan kerja dan wirausahawan pemuda dalam lima tahun dinilai belum ada progres bagus dalam satu tahun ini.

Ia mengatakan, anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan dikepras dari Rp 5 miliar menjadi 3 miliar. Hal ini dinilai sangat tidak bagus jika bertujuan untuk membuat peluang lapangan pekerjaan di Jombang.

 "Untuk satu tahun ini, juga masih minim investor yang masuk. Selain itu, anggaran Disnaker dikepras dari yang dulu kurang lebih Rp 5 miliar sekarang menjadi Rp 3 miliar saja," bebernya.

Selain itu, program yang jadi sorotan PKS  adalah infrastruktur dan seni budaya yang merepresentasikan visi misi bupati dan wakil bupati Jombang, yaitu berkarakter dan berdaya saing, serta program pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu, politisi PKS itu menyebut bahwa sembilan program kepemimpinan Munjidah-Sumrambah pada satu tahun kepemimpinan ini, tujuannya masih belum bisa tercapai.

"Saya rasa tujuan masih belum tercapai. Efek program ke masyarakat masih belum bisa dirasakan. Sehingga ini harus ada evaluasi besar-besaran karena masih ada empat tahun kedepan sehingga program tersebut bisa tercapai dan dirasakan masyarakat," pungkas nya.

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load