Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Sutradara Gundala Sentil Jokowi soal Revisi UU KPK

Penulis : Arifina Cahyati Firdausi - Editor : Yunan Helmy

12 - Sep - 2019, 17:56

Placeholder
Cuitan Joko Anwar sentil Presiden RI Jokowi. (Source: twitter @jokoanwar)

Pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002 masih menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Berbagai pihak juga turut meramaikan tagar #SaveKPK di Twitter.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi harapan satu-satunya KPK juga seakan di ujung tanduk.  Itu lantaran presiden telah mengirim surpres (surat presiden) ke DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut terkait revisi UU KPK.

Hal itu sangat disayangkan baik oleh lembaga KPK sendiri maupun masyarakat. Hampir di semua daerah di Indonesia bahkan melakukan aksi tolak revisi UU KPK karena mereka menganggap hal itu bakal melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.



Kali ini, sebuah kritikan bahkan diutarakan oleh sutradara ternama Joko Anwar, yang juga menyutradrai film Gundala. Melalui akun media sosial twitternya @jokoanwar, ia menyampaikan tindakan Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK dianggap membebani rakyat.

"Dear Pak @jokowi, Bapak pernah bilang Bapak memimpin Indonesia tanpa beban. Dengan adanya pelemahan @KPK_RI, saya yakin Bapak memberikan beban kepada rakyat. Kenapa, pak? Kenapa tidak mendengarkan rakyat?," cuitnya.

KPK sendiri menyebut revisi UU KPK yang diinisiasi DPR RI berpotensi melemahkannya. Sebab, terdapat beberapa poin mengenai indenpendensi terancam, pembentukan dewan pengawas, penyadapan yang dibatasi, dan pemangkasan sejumlah kewenangan KPK.

Cuitan Joko Anwar mendapat beragam komentar dari warganet. Salah satunya dari akun @unmagnetism yang menyebut, saat kampanye Jokowi selalu menyebut penguatan KPK. Namun sekarang, Jokowi dianggap seperti tak punya beban yang tidak mau lagi mendengar rakyat.

"Kampanye 2014 penguatan KPK, di 2019 kemarin juga penguatan KPK. Sekarang udah tanpa beban karena ga punya kepentingan lagi di Pemilu 2024 malah ga mendengar rakyat," balasnya.



Tanggapan lain disampaikan oleh akun @BinnaFahrianiM. Dia manuliskan bahwa harapan ibarat sebuah candu yang berbahaya. "Sebab harapan bagi rakyat adalah candu dan candu itu berbahaya," ungkapnya.

Namun, banyak juga netizen yang meminta untuk  tidak berburuk sangka dulu. Apalagi, belum diketahui apa bunyi surat Jokowi ke DPR. 

@buluslg misalnya. "Kita terlalu cepat reaktif. Kita tidak tau apa isi surat presiden terkait KPK. Tapi mungkin aturannya seperti itu harus membalas surat ke DPR agar lembaga tinggi saling menghormati. Kita tunggu aja apakah akan melemahkan KPK atau menguatkan KPK daripada kita berburuk sangka. Tks," cuitnya.

Begitu pula @wirianto_pw. "Bang, sata setuju @KPK_RI tdk dilemahkan tetalu diawasi, jangan ada lembaga yg superior, ingat : absolute power corrupts absolutely. 
Saya dukung KPK, namun apakah ada yg tau internal KPK sehat atau ngga kalau tdk ada yg audit atau supervise ? Just my opinion, bang Joko..," ucapnya.


Topik

Peristiwa malang berita-malang Pembahasan-revisi-UU-Komisi-Pemberantasan-Korupsi DPR-RI surat-Jokowi-ke-DPR



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Arifina Cahyati Firdausi

Editor

Yunan Helmy