Panen perdana demplot bawang putih di Kota Batu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Panen perdana demplot bawang putih di Kota Batu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



Potensi pengembangan pertanian bawang putih dalam negeri masih sangat besar, termasuk di Kota Batu. Pemerintah setempat juga tengah berupaya menambah luasan tanam. Namun, petani berharap adanya regulasi yang bisa melindungi dan menjamin kestabilan harga agar tidak mengalami kolaps untuk kedua kalinya.

Kepala Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu Suliono mengatakan bahwa gelombang impor bawang putih pada akhir 1990-an membuat banyak petani setempat gulung tikar. "Petani masih takut jika hal serupa terulang, saat sudah semangat menanam ternyata harga anjlok," terangnya. 

"Jika ada kepastian harga yang baik, dengan tidak masuknya bawang putih impor saat memasuki panen raya, petani tentu merasa aman. Juga jika ada bantuan cold storage, misalnya, untuk penyimpanan," tambahnya, hari ini (10/9/2019) di sela kegiatan Panen Perdana Demplot Klaster Bawang Putih Poktan Tani Maju 01 Binaan Bank Indonesia Malang. 

Dia memastikan, jika ada jaminan dan perlindungan, petani di desa tersebut bisa menanam dengan area seluas 300 hektare seperti era 1980-an. "Mau 300 hektare juga bisa sehingga Kota Batu ini menjadi sentra produksi bawang putih nasional. Tetapi kami membutuhkan dukungan pemerintah," sebutnya. 

Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Sugeng Pramono menguraikan, pihaknya saat ini tengah mendorong perluasan area tanam komoditas bawang putih. "Potensi bawang putih di Kota Batu, khususnya Tulungrejo dan Sumber Brantas sangat besar. Kami juga memiliki dua varietas unggulan yakni Lumbu Ijo dan Lumbu Kuning yang asli Batu. Lewat program dari Kementan, kami mendorong penanaman bawang putih secara bertahap," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini luasan tanam bawang putih di wilayah tersebut sekitar 20-an hektare. Pada 2019 ini, pihaknya menargetkan area tanam bertambah seluas 50 hektare. "Yang tertanam seluas 25 hektare. Harapannya, tahun depan lebih banyak lagi paling tidak 70 hektare dan terus berkembang tahun berikutnya," terangnya. 

Sugeng menegaskan, pemerintah juga berupaya agar mekanisme pasar bisa terjaga. Terutama berkaitan antara pasokan dan permintaan, agar tidak terjadi gejolak pasar. "Pemerintah berharap, paling tidak panen petani ini bisa memenuhi kebutuhan lokal. Jangan sampai juga ada gejolak yang bisa merugikan petani. Kami juga memberi bantuan benih agar petani bersedia menanam bawang putih," ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Amanlison Sembiring menegaskan dukungannya pada program klaster bawang putih di Batu karena sesuai dengan program BI Jatim terkait pengembangan klaster pangan yang berdampak pada pengendalian inflasi dan mengurangi defisit neraca berjalan.

Apalagi impor bawang putih ke Jatim masih tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2018 angka impor komoditas tersebut ke Jatim mencapai US$ 259,4 juta. Angka itu lebih besar daripada impor bawang merah dan olahannya yang hanya sebesar US$ 22 juta. "Tingginya impor tersebut mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Jatim pada produksi bawang putih dari luar negeri," ujarnya.

Impor bawang putih mengalami lonjakan pada Juli 2019 dari bulan sebelumnya dan menjadi salah satu penyumbang terbesar impor produk konsumsi RI pada bulan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional, impor bawang putih pada Juli 2019 mencapai 71.693 ton dengan nilai US$ 86,12juta. Capaian itu naik dari Juni 2019 yang menembus 46.922 ton dengan nilai US$ 1, 23 juta. China dalam hal ini menjadi satu-satunya negara asal impor bawang putih Indonesia.


End of content

No more pages to load