Ilustrasi.(Foto : Kompas)

Ilustrasi.(Foto : Kompas)



Nasib retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambakrejo di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, belum ada titik temu. Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Blitar belum mencapai kesepakatan dengan Pemprov Jatim terkait pengelolaan kepada daerah tingkat II.

Kondisi terkini meski penarikan retribusi TPI Tambakrejo yang mulai dioperasikan sejak tahun 2017 lalu, namun baik Pemkab Blitar maupun pemprov kini tidak berani melakukan aktivitas penarikan. Pemprov tidak bisa karena penarikan retribusi wilayah pemkab. Sebaliknya pemkab tidak berani karena area dan aset pelabuhan pendaratan ikan milik provinsi.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Adi Andaka, mengatakan untuk pembangunan TPI ini Pemkab Blitar telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 14 miliar. Namun sesuai Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan yang semula ditangani Pemkab beralih dikelola Pemprov.

“Sehingga baik Pemkab maupun Pemprov sampai saat ini tidak berani melakukan aktivitas penarikan,” jelas Adi Andaka.

Adi menambahkan, dijadwalkan bulan Oktober mendatang Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi Dinas Peternakan dan Perikanan, Dispenda, Bagian Hukum dan OPD terkait lainnya akan melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di TPI Tambakrejo untuk finalisasi pembahasan retribusi TPI Tambakrejo.

“Potensi PAD dari TPI Tambakrejo ini luar biasa. Setiap tahun mencapai ratusan juta rupiah,” pungkas nya.(*)


End of content

No more pages to load