Ketua DPC PDIP Kota Blitar, dr Syahrul Alim.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Ketua DPC PDIP Kota Blitar, dr Syahrul Alim.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)



Ketua DPC PDIP Kota Blitar dr Syahrul Alim menegaskan tidak akan maju dalam kontestasi di Pilkada Kota Blitar Tahun 2020. Politisi yang kini menjabat Ketua Sementara DPRD Kota Blitar beralasan pencalonan menjadi kepala daerah terbentur dengan aturan di internal PDIP.

Menurut dia, PDIP memberlakukan aturan kader yang ditunjuk menjadi pimpinan DPRD tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di ranah eksekutif. Komitmen tersebut dengan menandatangani surat pernyataan.

“Berdasarkan aturan partai (PDIP) nomor 24, pimpinan DPRD yang telah ditetapkan DPP dilarang mencalonkan dan dicalonkan untuk mengikuti pilkada. Kecuali DPP menentukan lain,” ungkap Syahrul kepada awak media, Senin (9/9/2019).

Sebagaimana diketahui, Syahrul yang santer dikabarkan maju Pilkada 2020 saat ini ditunjuk menjadi Ketua Sementara DPRD Kota Blitar dan dipastikan segera menjadi definitive melalui pengesahan oleh Gubernur Jatim. Dirinya pun menegaskan belum dan tidak akan mengambil formulir pendaftaran calon Wali Kota Blitar di kantor DPC PDIP.

“Saya tidak mengambil (formulir), biarlah itu kesempatan untuk kader yang lain,” tegas dia.

Menjelang Pemilihan Wali Kota Blitar yang akan diselenggarakan 2020 mendatang, DPC PDIP Kota Blitar membuka pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota yang dimulai sejak tanggal 5 hingga 14 September 2019.

Hingga saat ini, baru ada empat nama yang sudah mengambil nomor pendaftaran bakal calon wali kota di DPC PDIP Kota Blitar. Ketiga orang tersebut yakni, Santoso, Henry Pradipta Anwar, dan Handoko serta Sugeng Praptono yang dikabarkan mengambil nomor pendaftaran hari ini, Senin (9/9/2019).

Seperti kita ketahui bersama, Santoso saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Blitar, sedangkan Henry Pradipta Anwar merupakan putra sulung dari Wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar. Sementara Sugeng Praptono adalah mantan anggota DPRD Kota Blitar dan mantan Kepala PDAM Kota Blitar.

Terkait pendaftaran Syahrul menegaskan, dari DPC PDIP hanya menyaring di tataran pendaftaran dan kelengkapan administrasi. Setelah dinilai lengkap, berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke tingkat DPP. “Tanggal 23 September itu batas terakhir, berkas harus sudah sampai ke DPP. Setelah tanggal 23 itu mekanismenya ada di DPP,” pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load