Supriyadi bersama kliennya Khairul Anam menunjukkan bukti laporan yang telah disampaikan ke kepolisian

Supriyadi bersama kliennya Khairul Anam menunjukkan bukti laporan yang telah disampaikan ke kepolisian



Polemik pemilihan kepala desa terus bermunculan. Kali ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Cluring, dilaporkan ke polisi. Pelapornya adalah Khairul Anam, salah satu bakal calon Kepala Desa Tamanagung yang juga merupakan petahana. Pelaporan ini terkait aturan pemberian skor untuk bakal calon kepala desa.

Khairul Anam melalui pengacaranya, Supriyadi, menyatakan, ada tiga langkah yang sedang ditempuh kliennya terkait hal ini. Pertama, langkah politik dengan menyampaikan surat Kepada DPRD  Banyuwangi. Langkah berikutnya dirinya sudah menyurati Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan kabupaten. Namun menurutnya, respon panitia kurang bagus.

“Ketiga, akan saya pidanakan panitia tingkat desa. Sudah saya laporkan tadi sebelum berangkat ke sini tadi. Kita laporkan melanggar pasal 390 KUHP,” ujar Supriyadi, ditemui di Kantor DPRD Banyuwangi, Senin (9/9/19).

Dia menjelaskan, sistem pemberian skor dilakukan dengan tidak adil. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017, menurut Supriyadi, kliennya seharusnya mendapatkan nilai 20. Sebab kliennya memiliki pengalaman kerja di pemerintahan selama 16 tahun. Dengan rincian 10 tahun sebagai kepala dusun dan 6 tahun sebagai kepala desa. 

“Secara kumulatif  jumlahnya 16 tahun. Itu lebih dari 10 tahun. Artinya harus mendapatkan penilaian 20 namun kenyataannya diberi nilai 15. Indikasinya memang sengaja bagaimana caranya incumbent tidak lolos,” jelasnya.

Supriyadi mengaku sudah mengkonfirmasi kepada Panita Pemilihan Kepala Desa terkait sistem pemberian skor ini. Jawaban yang didapatnya, panitia menggunakan tata tertib yang dibuat oleh panitia lokal bukan menggunakan peraturan bupati. Supriyadi juga menuding tata tertib itu tidak disosialisasikan pada calon.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanagung, Imam Muslikhin menyatakan, pemberian skor tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni tata tertib (tatib) yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamanagung.  

“Itu skor sudah sesuai dengan skoringnya, terus hasil tes juga sudah kita umumkan. Dan beliau peringkat 6. Jadi tidak bisa mengikuti pilkades selanjutnya. Terkait masalah skor, karena di tatib kita untuk pengalaman kerja kita bunyinya mengambil masa bakti yang terlama. Jadi tidak diakumulasi,” jelasnya dihubungi melalui saluran telepon. 

Dia menambahkan, tatib tersebut sudah disosialisasikan sebelum dibuka pendaftaran calon kepala desa. Menurutnya pembuatan tatib itu sudah dikonsultasikan ke Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi. Hasil konsultasi diketahui dalam peraturan bupati tidak mengatur kumulatif ataukah tidak. 

“Akan tetapi karena tidak diatur Perbup bisa diatur dalam tatib. Sehingga bisa diambil masa bakti yang terlama,” jelasnya.

 


End of content

No more pages to load