Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Persoalan revisi UU KPK memang tengah menjadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak, dengan perubahan-perubahan UU tersebut bukan tidak mungkin hal itu akan melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah saat mengisi agenda 'Tanya Jubir KPK' dalam Roadshow Bus KPK di Halaman Balai Kota Malang, Jum'at (6/9). Menurutnya bukan tidak mungkin kalau rancangan tersebut direalisasikan menjadi undang-undang, KPK akan lumpuh dan tidak bisa bekerja secara maksimal.

"Tinggal sekarang kami berharap dengan Presiden. Karena kalau sudah revisi UU inisiatif DPR sudah di Paripurna-kan tapi presiden tidak mau membahas, maka itu tidak akan menjadi UU," ujarnya.

Bahkan untuk mewujudkan hal itu, Febri menambahkan jika pimpinannya akan segera menyurati Presiden dengan memberitahukan beberapa poin yang akan menjadi harapan KPK. Lembaga ini menurut dia bagian penting yang perlu dijaga dan diselamatkan bersama.

"Bukan sekedar soal menangkap dan memproses 1000 orang lebih yang ditangani KPK. Tapi yang lebih penting adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana keyakinan masyarakat di Indonesia ataupun di dunia internasional tentang investasi misalnya, indikatornya adalah apakah ada atau tidak kepastian hukum dan kepastian hukum itu apakah konsisten atau tidak," imbuhnya.

Padahal, dengan UU KPK saat ini ia menilai kinerja KPK bisa maksimal. Terutama dalam melakukan penindakan atau pencegahan korupsi. Karenanya, kata dia KPK tidak membutuhkan revisi UU untuk melaksanakan tugasnya.

"Jadi KPK tidak membutuhkan revisi tersebut untuk melaksanakan tugas. Dan saya kira suara dari banyak masyarakat yang ada di Indonesia dari kampus dan para guru bangsa, kita berharap KPK diperkuat," pungkasnya.