ilustrasi (Istimewa)
ilustrasi (Istimewa)

Agar tidak terjerat pada pinjaman online ilegal saat memanfaatkan layanan fintech peer to peer (P2P) lending, masyarakat diimbau untuk waspada. Salah satunya dengan mengecek entitas fintech yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hari ini (6/9/2019) OJK juga kembali merilis daftar 123 pinjaman online ilegal. 

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, keberadaan fintech lending ilegal masih sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, jumlah yang beredar di internet dan aplikasi telepon genggam tetap banyak. "Jumlahnya masih sangat mengkhawatirkan meski Satgas sudah meminta Kementerian Kominfo untuk langsung memblokirnya," ujar Tongam.

Tongam menjelaskan, pihaknya secara rutin terus melakukan pencarian fintech-fintech ilegal. Baik yang menawarkan jasa melalui layanan yang terkoneksi internet, aplikasi dan media sosial. Dari hasil pencarian itu, pihak OJK kemudian mengajukan temuan fintech lending ilegal itu untuk diblokir kepada Kementerian Kominfo.

Tongam juga menyoroti peran perbankan. "Satgas juga sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK," tegas Tongam. Selain itu, perbankan juga diharapkan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech lending ilegal.

Dia menegaskan bahwa Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia melarang fintech payment system memfasilitasi fintech lending ilegal. "Serta selalu menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," tambahnya.

Sebelumnya, pada 2 Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi menemukan 140 entitas fintech lending ilegal. Total entitas fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sejak awal 2019 sampai dengan September sebanyak 946 entitas sedangkan total yang telah ditangani sejak awal 2018 sampai September 2019 sebanyak 1.350 entitas.

Dia juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada OJK. "Jadi kami mengharapkan masyarakat dapat lebih jeli sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum," pungkasnya.