Suasana sosialisasi anti-korupsi bagi anggota DPRD dan pimpinan partai politik Kota Malang di ruang sidang DPRD. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Suasana sosialisasi anti-korupsi bagi anggota DPRD dan pimpinan partai politik Kota Malang di ruang sidang DPRD. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) terus digencarkan. Kali ini, melalui Roadshow Bus KPK 2019 "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" di Kota Malang, lembaga anti-rasuah ini turut menyoroti anggota DPRD.

Sudah diketahui umum bahwa Kota Malang beberapa waktu lalu terkena kasus yang cukup menghebohkan. Yakni ditahannya hampir semua anggota DPRD karena kasus suap terkait pembahasan jembatan Kedungkandang.

Dari kasus itu, KPK tidak ingin adanya kejadian yang sama lagi. "Kami berharap bahwa Malang yang pernah tertimpa musibah tidak akan terjadi lagi untuk selamanya. Karena itu, KPK merasa berkewajiban untuk mampir dalam roadshow Bus KPK di Malang ini. Kami ingin Kota Malang lebih baik dari sebelumnya," ujar Wakil Ketua KPK RI Laode M. Syarif dalam sosialisasi anti-korupsi bagi anggota DPRD dan pimpinan partai politik Kota Malang di ruang sidang DPRD, Jumat (6/9).

Laode menjelaskan, tindak pidana korupsi yang paling banyak merugikan negara karena adanya perbuatan curang dan pemerasan dalam hal pengadaan barang dan jasa. KPK dalam hal ini juga tengah berupaya membantu Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Kami sekarang sedang membantu Kota Malang untuk peningkatan pendapatan daerah. Kasus kebanyakan yang kami tangani itu kan masalah suap serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan  eksekutif. Nah, anggota DPRD biasanya ikut terlibat dalam perantara. Contoh 'teman saya jadi, tolong pak bupati/pak wali'," imbuhnya.

KPK berharap, DPRD Kota Malang bisa menjadi percontohan yang baik, mengingat beragam potensi yang dimiliki dan sumber daya manusianya juga tidak kalah dengan daerah lain. "Kota Malang ini kota pendidikan. SDM jjga tidak kalah. Malang punya potensi yang luar biasa. Yang menyebabkan kita rendah, selain sistem penegak hukum yang kurang, korupsi di sektor partai kita belum baik. Dan ini tantangan kita karena korupsi politik kita sangat berat," pungkas Laode.


End of content

No more pages to load