ASN Pemkot Malang dalam sebuah kegiatan. (Dok. MalangTIMES)

ASN Pemkot Malang dalam sebuah kegiatan. (Dok. MalangTIMES)



Menjadi pimpinan atau kepala daerah merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Tanpa kecuali para aparatur sipil negara (ASN) yang merasa dipanggil untuk bisa memimpin daerahnya sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur atau wakil gubernur.

Tapi bukan lantas langsung maju menjabat sebagai kepala daerah, ASN yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus memenuhi beberapa syarat. Paling utama adalah siap untuk menanggalkan jabatannya sebagai ASN. Lantas bagaimana dengan pensiunan ASN?

Kabiro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni menyampaikan, siapapun yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah sangat diperbolehkan. Tanpa kecuali ASN dan pensiunan. Meski memang ada aturan main yang harus dilalui sebelum akhirnya benar-benar mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

"Siapapun boleh, ASN juga memiliki kesempatan sama untuk bisa menjadi bupati atau wali kota," katanya pada wartawan saat berkunjung ke Kota Malang belum lama ini.

Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu menyampaikan, ASN yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengantongi surat pengunduran diri sebagai ASN. Minimal saat proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersangkutan sudah membawa surat pernyataan jika surat pengunduran diri tengah diproses.

"Hal itu juga berlaku bagi pensiunan. Karena yang diperbolehkan maju sebagai kepala daerah adalah ASN yang mengundurkan diri atau pensiunan. Untuk yang pensiunan mereka akan tetap mendapat tunjangan pensiun, karena itu tabungan mereka sendiri saat menjadi ASN, jadi tak masalah," imbuhnya.

Sementara itu, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU No 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun2015 tetang Penetapan Perpu no 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan jika calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan, satu diantaranya adalah mengundurkan diri sebagai ASN. Berikut bunyi ayat (2) undang-undang tersebut.

'Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan'.

 


End of content

No more pages to load