Salah satu pembangunan pasar unit sayur Kota Batu yang digarap oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang saat ini masih berlangsung. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)

Salah satu pembangunan pasar unit sayur Kota Batu yang digarap oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang saat ini masih berlangsung. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)


Editor

A Yahya


Hingga bulan Agustus 2019 serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019 Pemkot Batu hanya 42,91 persen atau Rp 429 miliar. Padahal APBD tahun 2019 mencapai Rp 1 triliun. Dengan demikian anggaran yang belum dimanfaatkan mencapai Rp 571 miliar. Rendahnya serapan itu terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 22 Agustus 2019. 

Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki serapan terendah serapannya masih di bawah 40 persen. Yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. 

Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari anggaran Rp 43,7 miliar hanya terserap Rp 7,9 miliar atau 17,82 persen. “Seperti DPKPP ini karena banyak proyeknya sehingga masih dalam proses. Sehingga membutuhkan waktu,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.

Lalu Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 44,7 miliar terserap Rp 16,8 miliar atau 37,61 persen. Dan Dinas Kesehatan dari anggaran Rp 53 masih terserap Rp 21 miliar atau 39,68 persen.

Sisa waktu yang tidak banyak itu harus dimanfaatkan dengan maksimal, agar nantinya tidak terjadi SILPA yang tinggi. “Tentunya kami berupaya supaya tidak terjadi Silpa tinggi,” ungkapnya.


End of content

No more pages to load