Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kanan) dan Kepala BKPSDM Nurman Ramdansyah di suatu acara sidak (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (kanan) dan Kepala BKPSDM Nurman Ramdansyah di suatu acara sidak (Nana)

Ikhtiar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendukung penuntasan tenaga honorer kategori 2 (K-2) di wilayahnya, terus dilakukan. 

Di tahun 2018 lalu, mengajukan kuota sebanyak 863 orang honorer K-2 dan yang disetujui pemerintah pusat sebanyak 830 orang di tahun 2018 lalu. Kini, Pemkab Malang juga mengajukan cukup banyak tenaga honorer untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejumlah 600 orang.

Ajuan kuota tersebut, walau belum bisa menuntaskan total tenaga honorer K-2 yang jumlahnya sekitar 10 ribu lebih, tapi sebagai bagian dari perjuangan Pemkab Malang untuk memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer K-2.

Hal ini pun ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono yang mengatakan, Pemkab Malang akan terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan para tenaga honorer.

"Ini komitmen kita selama ini untuk honorer K-2, walaupun tentunya secara bertahap karena keputusan kuota tetap ada di pemerintah pusat," kata Didik Budi kepada MalangTIMES, Senin (02/09/2019).

Pengajuan kuota sebanyak 600 orang di tahun ini yang dimohonkan kepada pemerintah pusat juga merupakan jumlah yang terbilang banyak di skala provinsi Jawa Timur (Jatim). Seperti di tahun 2018 lalu, kuota tenaga honorer K-2 merupakan yang terbanyak di skala Jatim.

"Semoga saja kuota ini bisa disetujui pusat, sehingga akan semakin mengurangi tenaga honorer K-2. Kita akan tetap berupaya untuk itu, demi kebaikan seluruh masyarakat dan maksimalnya roda pemerintahan," ujar Didik Budi.

Seperti diketahui, roda pemerintahan Kabupaten Malang cukup banyak lubang kosong yang belum terisi CPNS. Khususnya di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta dinas lainnya.

Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya aturan bagi tenaga honorer K-2 yang terkait batasan usia. Sehingga banyak tenaga honorer K-2 yang berusia di atas 35 tahun, tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan PANRB No 36/2018.

Didik juga menegaskan, beberapa skema untuk menampung hal tersebut juga telah dipikirkan matang oleh pemerintah pusat melalui P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Serta dukungan anggaran untuk honor tenaga honorer dan pegawai tidak tetap di tahun 2020 dengan nominal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) Malang.

"Dengan berbagai persoalan dan regulasi yang ada, Pemkab Malang juga akan menganggarkan honor yang layak bagi para honorer dan tenaga tidak tetap," ujar Didik.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang,  Nurman Ramdansyah juga menyampaikan hal senada dengan Didik Budi. Bahwa, Pemkab Malang mengusulkan 600 kuota yang diperuntukkan bagi tenagw honorer K-2.

"Kita usulkan dengan jumlah itu dan untuk tenaga honorer K-2. Harapan kita tentunya bisa disetujui semuanya dan lolos seleksi pada tahun ini," ujar Nurman yang juga menyampaikan di tahun 2018 lalu, ekspektasi Pemkab Malang tidak tercapai.

"Tahun lalu dari kuota yang diterima 830 oranghanza 776 tenaga honorer K-2 yang lolos. Semoga tahun ini kuota kita disetujui dan seluruhnya bisa lolos jadi CPNS," pungkas Nurman.