Plt Bupati Malang Sanusi (6 dari kiri) bersama Didik Gatot (DPRD) dan kapolres Malang serta para kades terpilih. (Nana)

Plt Bupati Malang Sanusi (6 dari kiri) bersama Didik Gatot (DPRD) dan kapolres Malang serta para kades terpilih. (Nana)



Seluruh tahapan pilkades serentak gelombang III selesai sudah dengan digelarnya pelantikan, Kamis (29/08/2019) kemarin. Sebanyak 269 kades terpilih pun secara bersama-sama mengucapkan sumpah jabatannya dengan nama Tuhan Yang Maha Esa.

Kini, di hadapan para kades terpilih itu, telah menanti pekerjaan yang harus diselesaikannya dengan baik dan benar sesuai dengan berbagai regulasi yang menaungi pemerintah desa sampai akhir tahun 2019 ini.

Hal ini pula yang membuat Plt Bupati Malang Sanusi kembali mengingatkan ratusan kades terpilih tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan desanya. Yakni, untuk semakin meningkatkan kehati-hatian mereka dalam mengelola keuangan negara yang setiap tahunnya masuk ke rekening desa.

"Ini saya ingatkan lagi. Hati-hati dalam mengelola keuangan negara, baik itu ADD (alokasi dana desa) maupun DD (dana desa). Jangan mempergunakan uang negara tanpa ada perencanaan dan menabrak aturan," ucap Sanusi, Jumat (30/08/2019).

Sanusi menegaskan, jangan sampai karena tidak hati-hati, para kades terkena urusan hukum seperti beberapa kepala desa yang kini berurusan dengan kepolisian dan menunggu untuk disidangkan atas dugaan penyalahgunaan anggaran negara. "Jangan menambah daftar hitam yang telah ada. Jadikan pelajaran atas beberapa kasus yang menimpa beberapa kades itu," ujarnya.

Dia memberikan contoh agar para kades tidak mempergunakan uang negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan tidak ada dasar hukumnya. Sanusi juga mengingatkan bahwa dalam pengelolaan anggaran desa, baik ADD, DD, bagi hasil pajak dan lainnya, tidak hanya pihaknya melakui Inspektorat yang akan melakukan audit. "Tapi untuk ini kita juga telah bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK. Jadi, sekali lagi jangan bermain-main dengan uang negara," tegasnya.

Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono ingatkan para kades dari unsur PNS agar tidak tersandung temuan hukum (Nana)

Selain memberikan penegasan agar para kades terpilih tidak terjebak dalam urusan hukum, Sanusi juga meminta kepada mereka untuk segera bekerja secepatnya. Pasalnya, beberapa tahap perencanaan pembangunan desa sudah berjalan sejak Juni 2019 lalu, yaitu penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk tahun 2020. Sedangkan bagi desa yang kadesnya baru dilantik, telah menanti proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

"Karena itu, saya harapkan segera bergerak dan bekerja. Ada kegiatan penyusunan RPJMDesa bagi desa yang ikut lilkades Juli lalu. Juga RKPDesa bagi desa-desa yang tidak ikut dalam pilkades serentak 2019," ungkap Sanusi.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa itu, Sanusi juga mengingatkan seluruh desa untuk tetap berkiblat pada tiga program strategis Pemkab Malang. Yakni pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata, dan daya dukung lingkungan hidup.

”Di dalamnya termasuk pelayanan dasar. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini perlu saya tegaskan juga agar perencanaan desa sinkron dengan di Kabupaten Malang,” tandas Sanusi.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono juga menyampaikan adanya kades terpilih yang berasal dari PNS di tahun 2019 ini.  Pernyataan Didik mengenai hal ini juga sebagai bagian agar pemerintah desa tidak salah merencanakan anggaran di APBDesa tahun depan. Didik mengatakan, ada 13 kades terpilih di tahun ini yang statusnya PNS. 

"Untuk kades terpilih dari unsur PNS, maka tidak boleh mendapatkan gaji atau siltap dari APB Desa yang bersumber dari ADD. Tapi hanya dapat tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai aturan," ujarnya.

Pasalnya, lanjut Didik, kades dari unsur PNS masih mendapatkan gaji pokok dari jabatannya tersebut. "Sehingga kalau di APBDesa juga diberi gaji jadi dobel anggaran. Ini perlu juga dicermati dan diawasi bersama agar tidak jadi temuan nantinya," pungkasnya.

 


End of content

No more pages to load