Plt Bupati Malang Sanusi berjanji akan memberikan mobil operasional untuk para Kades di tahun 2021 (humas Pemkab Malang)

Plt Bupati Malang Sanusi berjanji akan memberikan mobil operasional untuk para Kades di tahun 2021 (humas Pemkab Malang)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Plt Bupati Malang Sanusi rencananya akan dilantik menjadi Bupati definitif secepatnya, setelah DPRD Kabupaten Malang beberapa hari lalu menggelar sidang paripurna terkait hal tersebut. 

Sebelum pelantikan tersebut digelar politisi PKB ini kembali membuat gebrakan baru yang terbilang cukup berani.

Melalui tumpuan pendapatan asli daerah (PAD), Sanusi menyampaikan, dirinya akan memberikan mobil operasional bagi para kades yang ada di wilayahnya. 

Setelah dirinya juga menjanjikan mobil dinas baru untuk seluruh camat. Tentunya melalui anggaran yang bersumber dari PAD Kabupaten Malang.

Hal ini disampaikan Sanusi dikarenakan dirinya memahami beban kerja kades yang terbilang berat. 

"Kades ini kan kepanjangan tangan pemerintah. Jadi mereka juga sama dengan pegawai pemerintah lainnya," ucap Sanusi atas rencana memberikan mobil operasional kepada 378 kades se-Kabupaten Malang ini.

Rencana Sanusi tersebut disebutnya akan dilakukan di tahun 2021 datang. 

Tentunya dengan beberapa syarat seorang kades bisa mendapatkan mobil operasional tersebut.

Syarat tersebut, lanjut Sanusi, apabila kades mampu secara rutin melunasi kewajibannya menyetorkan pajak tahunan secara tepat waktu.

"Jadi tidak langsung dapat mobil operasional, tapi kades tersebut, wajib bisa mengumpulkan pajak tahunan secara tepat waktu," ujarnya.

Selain hal tersebut, politikus PKB ini juga memberikan pernyataan lain. 

Yakni, bila dirinya masih memegang tampuk kekuasaan di Kabupaten Malang di tahun 2021.

"Ini kan rencananya diberikan tahun 2021. Jadi kalau saya masih jadi Bupati, Insya Allah akan disediakan mobil operasional untuk para kades," imbuhnya.

Disinggung terkait tumpuan Sanusi untuk pengadaan mobil operasional dari PAD, maka tentunya diperlukan ekstra kerja keras untuk memenuhinya. 

Pasalnya, dengan berbagai regulasi pusat, komposisi keuangan untuk belanja di tahun depannya akan semakin tinggi. 

Sebut saja rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 50 persennya. 

Atau terkait kewajiban pemerintah daerah (Pemda) untuk membiayai pra kerja para calon pekerja migran Indonesia (PMI). 

Dimana semua itu bertumpu pada PAD yang ditahun 2018 lalu mencapai Rp 525.974.716.486 yang disumbang dari empat sektor.

Yakni, sektor pajak daerah sebesar Rp 215,8 miliar, hasil retribusi daerah Rp 38,38 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18,2 miliar, serta pendapatan lain-lain sebanyak Rp 253,5 miliar.

Tapi, Sanusi optimis,  PAD Kabupaten Malang akan terus meningkat dan bisa mencapai jumlah yang diharapkannya. 

Yakni dengan target sekitar Rp 1 triliun, sehingga akan bisa melunasi hutang janjinya kepada masyarakat selama ini. 

Plus berbagai janji yang disampaikannya kepada para camat dan kades dalam pengadaan mobil dinas dan operasional.

"Saya optimis bisa untuk itu, walau banyak yang tidak percaya dan menganggap saya ngawur," pungkasnya.


End of content

No more pages to load