Pengurus Pusat IKPI Ruston Tambunan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Pengurus Pusat IKPI Ruston Tambunan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

DPR RI kembali mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani agar kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid kedua. 

Permintaan itu disampaikan dalam rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sayangnya, pemberlakukan tax amnesty jilid II dinilai tak adil bagi wajib pajak (WP) yang selama ini sudah taat. 

Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan menilai, program pengampunan pajak idealnya hanya dilakukan satu kali. Jika akan dilakukan kembali, lebih bijak bila jeda waktunya lebih panjang. 

"Sesungguhnya seperti semula, tax amnesty hanya satu kali. Kalau pendapat saya sebagai konsultan pajak, pada dasarnya tidak adil bagi yang jujur," ujarnya. 

Ruston menilai, pemerintah sudah berbaik hati memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk membereskan tanggungan perpajakannya pada negara. "Kemarin sudah diberi kesempatan, tapi sekarang harusnya dari pemerintah berani enforce (melaksanakan aturan) tidak," tegasnya.

Meski demikian, Ruston tidak memungkiri jika memang pemerintah memiliki pertimbangan lain. Misalnya, mengabaikan keadilan bagi wajib pajak yang taat untuk menggaet pemasukan pajak yang lebih besar. "Keadilan yang lebih besar mungkin, jadi keadilan kecil dikesampingkan. Dunia usaha mungkin ada yang menyambut itu. Tapi tidak adil bagi yang taat," tuturnya. 

Selain itu, Ruston juga mengusulkan pemerintah tidak hanya memberi hadiah pengampunan bagi wajib pajak bandel. Melainkan juga memberi reward bagi yang selama ini sudah patuh pada negara. 

"Mekanisme mungkin agar ada reward bagi yang sudah jujur. Misalnya bagi yang patuh ada kelonggaran. Wacana tax amnesty jilid II ini juga kan masih pro dan kontra," pungkas nya. 

Wacana tax amnesty jilid II terus bergulir, baik pihak yang tidak setuju ataupun yang mendukung. Salah satu alasan pemerintah adalah banyak pengusaha yang belum memanfaatkan tax amnesty periode sebelumnya. Yaitu yang berlangsung dari 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. 

Program tax amnesty dapat dikatakan cukup berhasil dari sisi deklarasi harta yang dilakukan oleh WP maupun dari sisi partisipasi masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan nilai deklarasi harta sekitar Rp 4.813 triliun dan jumlah peserta tax amnesti sebanyak 921,7 ribu WP. Namun, dari sisi dana repatriasi capaiannya masih jauh dibawah target yaitu hanya tercapai Rp 147 triliun dari target dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun.